0%
logo header
Senin, 14 April 2025 23:19

Wali Kota Makassar Temukan Fasilitas Tak Layak Pakai di Kantor Perwakilan Jakarta

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sidak kantor perwakilan Pemkot Makassar di Jakarta, Senin (14/4/2025) || Istimewa
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sidak kantor perwakilan Pemkot Makassar di Jakarta, Senin (14/4/2025) || Istimewa

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Soroti Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Makassar di Jakarta Pusat.

MAKASSAR. KATABERITA.CO – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kondisi Mess atau Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Makassar di Jalan Kramat Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

banner pdam

Dalam peninjauannya, Munafri atau akrab disapa Appi mendapati sejumlah fasilitas yang dinilai sudah tidak layak pakai.

“Banyak perabotan dan perlengkapan yang mengalami kerusakan serius, bahkan tidak bisa digunakan lagi. Ini tentu tidak bisa dibiarkan,” tegas Appi.

Baca Juga : Pantau MPLS 2026, Wali Kota Appi Pastikan Hari Pertama Sekolah di Makassar Berjalan Lancar

Kata Appi, Mess tersebut sejatinya difungsikan sebagai tempat menginap bagi pejabat Pemkot Makassar yang sedang bertugas di Jakarta.

Juga sekaligus menjadi tempat singgah bagi warga Makassar yang berada di Ibu Kota.

Namun, kondisi fasilitas yang rusak dan tidak terawat dinilai tidak mencerminkan pelayanan publik yang optimal.

Baca Juga : Munafri Beri Teladan GAMAS, Antar Putrinya pada Hari Pertama Sekolah

Menurutnya, sejumlah barang mulai dari tempat tidur, perlengkapan dapur, hingga instalasi listrik dan air menunjukkan penurunan fungsi yang signifikan.

Ia menyebut perlunya peremajaan total agar fasilitas tersebut kembali layak digunakan.

“Ini bukan soal estetika, tapi soal kenyamanan dan keselamatan. Kantor perwakilan adalah wajah daerah di Jakarta, tidak boleh dibiarkan dalam kondisi seperti ini,” uujanya.

Baca Juga : Wali Kota Pekanbaru Sebut Makassar Layak Jadi Contoh Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah

Untuk itu, Appi menginstruksikan pembenahan segera dilakukan. Termasuk mengganti barang-barang yang sudah rusak dan memperbaiki infrastruktur dasar gedung.

“Penanganannya harus cepat dan menyeluruh. Ini soal citra dan pelayanan pemerintah,” tutupnya. (Jie_e)