MAKASSAR, KATABERITA.CO – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD dan PAD 2023 untuk triwulan kedua, di Ruang Sipakatau, Selasa (18/7).
Berdasarkan data, Bappeda mencatat realisasi belanja daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 di triwulan II berada di angka 24,57%.
Atau sekitar Rp1,39 triliun dari pagu anggaran Rp5,6 triliun. Masih ada sisa dana yang harus dibelanjakan sebesar Rp4,27 triliun.
Baca Juga : Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, DLH Makassar Dorong Gerakan Kolektif Jaga Lingkungan
Dari data Bappeda, ada 15 OPD yang belanjanya masuk kategori tinggi dengan serapan anggaran di atas 33% dan 37 OPD kategori sedang 17-33%.
Sisanya, 10 OPD masuk kategori rendah atau raport merah dengan realisasi di bawah 17%. Bahkan dari 10 OPD, ada empat yang masih di angka 10%.
Yakni, Dinas PU Makassar 8,79% atau RpRp87,8 miliar dari pagu Rp999,65 miliar. Bagian Kerja Sama 8,58% atau Rp1,11 miliar dari pagu Rp13 Miliar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Catat Realisasi Belanja 13% di Triwulan I APBD 2026
Kemudian di posisu dua terbawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7,54% atau Rp5,71 miliar dari pagu Rp75,86 miliar, dan paling bawah Bagian Perekonomian 6,10% atau Rp274,84 juta dari pagu Rp4,5 miliar.
“Masih rendah sekali kalau kita lihat, karena idealnya itu sudah di angka 40% kalau sudah masuk Juni,” kata Kepala Bappeda Helmy Budiman.
Untuk itu, dalam monev kali ini Bappeda meminta pertanggung jawaban setiap OPD untuk menjelaskan alasan minimnya serapan anggaran.
Baca Juga : Pemkot Makassar Matangkan Arah Pembangunan 2027 Lewat Forum Konsultasi Publik RKPD
“Ini akan menjadi rujukan untuk dilaporkan ke pak wali, dan akan ditindaklanjuti di monev berikutnya,” tutupnya.
