MAKASSAR, KATABERITA.CO – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD dan PAD 2023 untuk triwulan kedua, di Ruang Sipakatau, Selasa (18/7).
Berdasarkan data, Bappeda mencatat realisasi belanja daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 di triwulan II berada di angka 24,57%.
Atau sekitar Rp1,39 triliun dari pagu anggaran Rp5,6 triliun. Masih ada sisa dana yang harus dibelanjakan sebesar Rp4,27 triliun.
Baca Juga : DLH Makassar Sediakan Reverse Vending Machine di Tiga Lokasi, Botol Plastik Bisa Ditukar Poin
Dari data Bappeda, ada 15 OPD yang belanjanya masuk kategori tinggi dengan serapan anggaran di atas 33% dan 37 OPD kategori sedang 17-33%.
Sisanya, 10 OPD masuk kategori rendah atau raport merah dengan realisasi di bawah 17%. Bahkan dari 10 OPD, ada empat yang masih di angka 10%.
Yakni, Dinas PU Makassar 8,79% atau RpRp87,8 miliar dari pagu Rp999,65 miliar. Bagian Kerja Sama 8,58% atau Rp1,11 miliar dari pagu Rp13 Miliar.
Baca Juga : Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, DLH Makassar Dorong Gerakan Kolektif Jaga Lingkungan
Kemudian di posisu dua terbawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7,54% atau Rp5,71 miliar dari pagu Rp75,86 miliar, dan paling bawah Bagian Perekonomian 6,10% atau Rp274,84 juta dari pagu Rp4,5 miliar.
“Masih rendah sekali kalau kita lihat, karena idealnya itu sudah di angka 40% kalau sudah masuk Juni,” kata Kepala Bappeda Helmy Budiman.
Untuk itu, dalam monev kali ini Bappeda meminta pertanggung jawaban setiap OPD untuk menjelaskan alasan minimnya serapan anggaran.
Baca Juga : Pemkot Makassar Catat Realisasi Belanja 13% di Triwulan I APBD 2026
“Ini akan menjadi rujukan untuk dilaporkan ke pak wali, dan akan ditindaklanjuti di monev berikutnya,” tutupnya.
