MAKASSAR, KATABERITA.CO – Keberadaan waria dan anak jalanan (anjal) terlihat masih marah di Kota Makassar. Hal itu pun membuat Ketua Komisi D DPRD Makassar Hadi Ibrahim Baso geram.
Hal itu dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebudayan Bugis-Makassar. “Harusnya dilakukan pembinaan. Malah seolah-olah tempat hiburan mengakomodir atau mempekerjakan waria dengan karakter itu,” ujarnya Kamis (14/7).
“Oleh karena itu, pengusaha di tempat hiburan harus mengantisipasi hal ini. Jangan sampai nilai kebudayaan kita tercederai oleh hal ini,” tambahnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Matangkan RKPD 2027, Fokus Layanan Dasar Masyarakat
Kata Ustad Hadi–sapaan akrabnya, seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar harus bersama-sama menuntaskan hal ini. Salah satunya dengan menjalankan fungsi pembinaan.
Terutama pembinaan anak jalanan dan waria, karena itu sudah terlalu marak. “Kemudian terkait dengan keresahan yang lain juga, kalau perlu menggandeng Polrestabes juga,” tuturnya.
Lebih lanjut, serapan anggaran khusus di Dinas Sosial (Dinsos) masih sangat minim, baru sekitar 13 persen.Sehingga ia meminta agar Dinsos Makassar segera membelanjakan anggaran tersebut untuk kepentingan pembinaan dan kebutuhan sosial.
Baca Juga : Camat Tamalate Angkat Bicara Soal Sosialisasi Narkoba: Miskomunikasi dengan MAKI
“Kita mendesak dana itu dibelanjakan untuk kebutuhan sosial. Total anggaran itu cukup tinggi. Serapan anggarannya sangat tidak maksimal. Sisa bagaimana laporan pertanggungjawaban,” jelasnya.
Ia juga meminta agar melibatkan Polrestabes Makassar dalam penertiban waria dan anjal. Sebab Legislator PKS itu menduga, ada potensi eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab.
“Kami menyampaikan soal anjal gepeng, data anak putus sekolah itu 4 ribu lebih, jangan sampai lari kesitu. Jangan sampai ada eksploitasi anak yang memanfaatkan hal itu,” tuturnya. (*)
