MAKASSAR. KATABERITA.CO – Pemerintah Kota Makassar tengah menggodok strategi efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Wali Kota Munafri Arifuddin, menyebut kajian awal menunjukkan potensi penghematan belanja daerah bisa mencapai Rp500 hingga Rp600 miliar.
“Ini masih tahap pembahasan. Tapi dari analisa awal, kita lihat ada ruang efisiensi yang cukup besar, terutama dari kegiatan-kegiatan OPD. Angkanya bisa sampai Rp500 miliar lebih,” ungkap Munafri usai rapat terbatas bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (24/4/2025), di Balai Kota Makassar.
Baca Juga : Pantau MPLS 2026, Wali Kota Appi Pastikan Hari Pertama Sekolah di Makassar Berjalan Lancar
Namun ia menekankan, proses ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap pos anggaran OPD memiliki urgensi dan prioritas yang berbeda-beda, sehingga perlu kajian teknis yang matang agar efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kita tidak serta-merta pangkas. Ini soal rasionalisasi, menyusun ulang skala prioritas, dan memastikan anggaran digunakan secara tepat guna,” tegasnya.
Munafri, mengatakan efisiensi bukan semata untuk penghematan, tetapi sebagai upaya menata ulang keuangan daerah agar lebih berdampak langsung pada masyarakat. Dana hasil efisiensi tersebut, nantinya akan dialokasikan untuk program-program yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.
Baca Juga : Munafri Beri Teladan GAMAS, Antar Putrinya pada Hari Pertama Sekolah
“Begitu kita finalisasi angka dan sektornya, kita akan arahkan ke program yang betul-betul dirasakan masyarakat. Efisiensi ini harus jadi solusi, bukan sekadar angka,” tambahnya.
Langkah efisiensi ini juga merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Inpres tersebut meminta seluruh kepala daerah memangkas belanja tidak produktif, termasuk anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, untuk mendukung optimalisasi belanja negara.
Baca Juga : Wali Kota Pekanbaru Sebut Makassar Layak Jadi Contoh Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden. Pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan pusat, dan kami pastikan Makassar menjadi contoh pelaksanaannya,” ucap Munafri.
Rapat pengkajian efisiensi ini turut dihadiri oleh Plh Sekda Makassar Nielma Palamba, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, Kepala BPKAD Muh Dakhlan, Kepala Inspektorat A. Asma Zulistia Ekayanti, Kepala BKPSDM Akhmad Namsum, serta Ketua Tim Transisi Andi Hudli Huduri. (Jie_e)
