0%
logo header
Selasa, 27 Juni 2023 20:19

Kasrudi Sebut Warga Makassar Berhak Peroleh Bantuan Hukum Gratis

Kasrudi Sebut Warga Makassar Berhak Peroleh Bantuan Hukum Gratis

Anggota DPRD Makassar, Kasrudi sosialisasikan Perd Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Grand Imawan, Jl Pengayoman, Selasa (27/6). (Ist)

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Anggota DPRD Makassar, Kasrudi melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman, Selasa (27/6).

Kasrudi menjelaskan adanya Perda ini, masyarakat memiliki hak untuk meminta bantuan hukum dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara gratis. Terutama bagi mereka yang kurang mampu dan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan hukum.

“Saya cuma ingin menyampaikan pesan bahwa apa yang telah saya lakukan pada tahun 2019 untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum masih berlaku sampai sekarang,” ujar Kasrudi.

Baca Juga : Muchlis Misbah Prediksi Timnas Indonesia Menang 3-1 Lawan Uzbekistan

Ia juga menambahkan masyarakat dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga hukum untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

“Jika suatu saat mereka membutuhkan bantuan hukum dan merasa kesulitan untuk membayar pengacara yang mahal, mereka dapat langsung menghubungi saya,” tukasnya.

Kasrudi menjelaskan kehadiran Perda ini menjadi ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan lembaga hukum dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Olehnya itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dengan baik ketentuan yang terdapat dalam Perda ini.

Baca Juga : Sekertaris DPRD Makassar Salurkan Dana Hibah Pemkot di Masjid Besar Al Amin

“Karena itu, kehadiran Perda ini menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat,” jelasnya.

Ia pun berharap masyarakat Makassar yang membutuhkan bantuan hukum, terutama mereka yang kurang mampu, dapat mendapatkan perlindungan dan akses yang lebih mudah dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. (*)