0%
logo header
Kamis, 18 Mei 2023 17:22

Gelar Sosper, Arifin Dg Kulle Ajak Warga Optimalkan Retribusi Pelayanan Persampahan

Gelar Sosper, Arifin Dg Kulle Ajak Warga Optimalkan Retribusi Pelayanan Persampahan

Anggota DPRD Makassar, Arifin Dg Kulle menggelar Sosialisasi Peraturan (Perda) nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, di Hotel Royal Bay Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Kamis (18/5).

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Anggota DPRD Makassar, Arifin Dg Kulle menggelar Sosialisasi Peraturan (Perda) nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, di Hotel Royal Bay Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Kamis (18/5).

Pada kesempatan itu, Arifin Dg Kulle mengajak warga untuk senantiasa rutin dalam membayarkan retribusi pelayanan persampahan demi menjaga kebersihan lingkungan.

Pasalnya, sambung Arifin Dg Kulle retribusi yang dipungut dari masyarakat bisa meningkatkan pendapatan daerah dalam pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Baca Juga : Muchlis Misbah Prediksi Timnas Indonesia Menang 3-1 Lawan Uzbekistan

“Karena ini kegiatan sehari-hari yang biasa kita dengar baik di kecamatan maupun di kelurahan soal persampahan dan kebersihan, maka untuk mendapatkan pelayanan terbaik haruski bayar retribusinya,” ujar Arifin Dg Kulle.

Keterlibatan masyarakat juga, menurut Arkul–sapaan akrabnya, akan memberikan dorongan bagi pemerintah dalam mengelola dan menjaga lingkungan sekitar dalam hal pelayanan persampahan.

“Peran serta dan keterlibatan masyarakat sangat penting, karena Perda ini mencoba membangun kesadaran bahwa retribusi ini untuk dikelola sampahta, 20 ribu sampai 30 ribu per bulan saya kira itu tidak memberatkan,” ungkapnya.

Baca Juga : Sekertaris DPRD Makassar Salurkan Dana Hibah Pemkot di Masjid Besar Al Amin

Sementara itu, Camat Mamajang Ari Fadli menjelaskan pemerintah memberikan pelayanan pengangkut sampah kepada masyarakat, agar supaya lingkungan di kota Makassar bersih.

“Kalau tidak ada retribusi pelayanan persampahan pasti sampah-sampah yang ada di lingkungan rumah masyarakat akan bertumpuk dan tidak terurus,” jelasnya.

Baca Juga : Pemkot Makassar Godok Perubahan Perwali Retribusi Sampah

Sehingga, kata Ari, perlu ada pungutan atau retribusi, untuk bagaimana aktivitas persampahan berjalan dengan baik. petugas menggunakan mobil armada, supaya ada kesinambungan untuk pengangkutan sampah.

“Kenapa bukan pajak sampah? padahal sama-sama masuk ke khas daerah atau negara, tapi fungsinya beda, kalau retribusi kita dilayani dulu baru dipungut biayanya. Berbeda dengan pajak, bahwa mau tidak mau atau suka tidak suka harus bayar pajak, tidak ada manfaat langsung yang dirasakan bagi setiap pembayar wajib pajak. itulah yang membedakan retribusi dan pajak,” urainya.

Kemudian, apa saja yang kena retribus persampahan? Ari menyampaikan, untuk perhitungan ada tiga pendekatan, pertama pendekatan zonasi atau wilayah, kedua pendekatan kubikasi sampah kemudian jenis sampah yang ada.

Baca Juga : Irmawati Sila Gelar Sosialisasi Perda PUG dalam Pembangunan, Ini Penekananya ke Peserta

“Sehingga sampah rumah tangga atau komersil pasti berbeda pelayanan retribusinya, contohnya walaupun dia tinggal di jalan protokol pasti berbeda dengan yang tinggal di jalan lorong,” jelas Ari.

“Biasanya juga, kelurahan dan kecamatan tidak menyiapkan SKRD atau surat ketetapan retribusi daerah. Kalau ada oknum kelurahan atau kecamatan tanpa memberikan SKRD tersebut, kita sebagai masyarakat boleh tidak membayarkan retribusi pelayanan persampahan,” tambahnya.

Sekretaris Pokdar Kamtibmas Kota Makassar, Muhammad Ishak juga menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berhasil dalam mengelola persampahan, dan itu bisa dilihat dari antusias masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga sistemnya berjalan dengan baik.

Baca Juga : Irmawati Sila Gelar Sosialisasi Perda PUG dalam Pembangunan, Ini Penekananya ke Peserta

“Pemerintah Kota Makassar pernah berhasil tiga kali berturut-turut mendapat penghargaan Adipura, karena waktu itu pengelolaan sampah berjalan dengan masif,” ungkapnya.

Mengapa retribusi itu dilakukan pemerintah? karena masyarakat perlu diikutsertakan dalam menjaga dan mengelola sampah untuk kebersihan lingkungan hidup.

“Inilah pentingnya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan agar kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan disekitar bisa terus berjalan baik,” pungkas Ishak. (*)