JAKARTA, KATABERITA.CO – Penerapan sistem E-Government dan Smart City merupakan salah satu upaya untuk memberantas praktik korupsi di Kota Makassar.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi saat mengikuti forum diskusi anggota City Leader Community di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3).
Mengangkat tema “Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi” diskusi ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD sebagai narasumber.
Baca Juga : Fatmawati Rusdi Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke Danny Pomanto, Doakan Jadi Pemimpin di Sulsel
Di hadapan para City Leader, Fatmawati Rusdi menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance, upaya anti-korupsi, serta penerapan e-government dan smart city di Kota Makassar sebagai contoh nyata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya anti-korupsi.
Hal ini dikarenakan memiliki kesesuaian dengan misi Pemkot Makassar yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
Cara kerja E-Government, kata Fatmawati Rusdi yakni dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara online sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data.
Baca Juga : Hari Sumpah Pemuda Keliling Makassar Naik Vespa, Danny Pomanto Sebut Fatmawati Rusdi Skuteris Sejati
“Nah, Smart City sendiri ini gabungan teknologi dan data khususnya pada pelayanan publik. Transparansi dikedepankan. Masyarakat juga jadi tahu kerja-kerja kita sehingga bisa memberikan masukan sekaligus mengawasi kami,” ucapnya.
Kota Makassar sendiri telah mengadopsi E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan mengurangi praktik korupsi di dalam pemerintahan.
Beberapa contoh inisiatif E-Government yang diterapkan di Kota Makassar, yakni sistem pengaduan masyarakat online lewat SP4N Lapor, Sipabaji (belanja barang jasa pemerintah secara online) dan sistem informasi keuangan online.
Baca Juga : Intip Gaya Danny-Fatma Peringati Hari Sumpah Pemuda, Keliling Naik Vespa Bareng Skuteris se-Sulsel
“Jadi informasi keuangan kami bisa dipantau warga untuk memantau pengeluaran keuangan pemerintah secara transparan dan akhirnya warga bisa melaporkan tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Fatmawati menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terus membaik begitupula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 mengalami peningkatan 0,46% menjadi 83,12%.
“Kepemimpinan saya bersama pak Wali Kota Makassar tahun 2021 awal kami menyusun banyak strategi. Hasil kerja kami bisa dilihat dari IPM yang meningkat di angka 83,12% pada tahun 2022. Di atas rata-rata nasional,” paparnya.
Baca Juga : BREAKING NEWS: Mahfud MD Jadi Cawapres Dampingi Ganjar Pranowo
Angka tersebut mendapat apresiasi luar biasa dari para peserta afternoon coffee termasuk dari Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI), Bima Arya.
Sejalan dengan misi Pemkot Makassar, Menko Polhukam RI Mahfud MD menekankan pemimpin kota agar mengedepankan transparansi.
Hal itu bertujuan agar para pemimpin kota jauh dari indikasi korupsi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.
Baca Juga : BREAKING NEWS: Mahfud MD Jadi Cawapres Dampingi Ganjar Pranowo
“Kerja melayani masyarakat dan buat pemerintahan yang bersih serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat,” imbau Mahfud MD.
Sebagai penutup diskusi, Mahfud MD membagikan tips upaya untuk menangani korupsi di Indonesia.
Pertama, sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, Ke dua pembinaan SDM dan ketiga digitalisasi pemerintahan.
