MAKASSAR, KATABERITA.CO – Anggota DPRD Makassar, Arifin Dg Kulle menggelar Focus Grup Discussion (FGD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Inovasi Daerah, di Hotel Royal Bay, Jl Sultan Hasanuddin, Senin (2/10).
Dalam FGD ini, Arifin Dg Kulle mengundang warga untuk membahas perihal ranperda Inovasi Daerah. Sekaligus meminta masukan mereka.
Arifin Dg Kulle menilai peran warga penting dalam ranperda ini. Sebab aturannya mengatur perihal kepentingan mereka.
Baca Juga : SAH! APBD 2024 Kota Makassar Rp5,73 Triliun
“FGD ini memang melibatkan masyarakat karena ranperda ini nantinya bertujuan mensejahterakan masyakarat. Jadi kami minta masukan ta,” ujar Arifin Dg Kulle.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar itu menyampaikan masukan warga menjadi bahan pertimbangan nanti para legislator dalam menyusun ranperda ini.
“Kalau tidak ada masukan ta, kita juga tidak tahu apa kemauan bapak-ibu. Setiap ranperda yang kita buat pasti keterlibatan ta,” tukas Legislator Fraksi Demokrat ini.
Baca Juga : Perbaikan Masjid Ittifaqul Jamaah Masuk APBD 2024, RTQ: Terima Kasih Pak Wali!
Lebih jauh, Arkul–sapaan akrabnya berharap ranperda Inovasi Daerah menjadi salah satu pendorong kemajuan kota Makassar. Olehnya, rancangannya perlu disusun dengan baik.
“Ketika ini disahkan, manfaatnya pun kita rasakan,” ucapnya.
Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial Makassar, La Heru mengatakan ranperda Inovasi Daerah meliputi berbagai macam aspek. Salah satunya mendorong inovasi dalam pendataan bantuan sosial.
Baca Juga : Kampanye Hari Pertama, NasDem Makassar Gelar Doa dan Zikir Bersama
“Nah ini yang didorong untuk bisa disahkan. Inovasi ini bisa seperti bagaimana digitalisasi dalam mendata penerima bantuan sehingga mudah terlacak,” ujarnya.
Ia meminta warga terkhusus penerima bantuan sosial untuk ikut memberikan masukan. “Jangan hanya diam sedangkan nanti ada keluhan lagi,” lanjut La Heru.
Terakhir, Koodinator PKH Makassar, Nabahan berharap ranperda ini segera disahkan sehingga aturannya bisa diikuti untuk melakukan inovasi. “Banyak data yang masih rancu di Makassar, harapannya ini bisa selesai,” katanya.
Baca Juga : Hari Pertama Kampanye TPD Prabowo-Gibran di Makassar Mulai Tancap Gas, Bagikan Makanan Gratis
“Seperti di Kementerian Sosial itu, kami punya kajian dulu sebelum melaksanakan program dan komputerisasi pendataan itu penting,” tutup Nabahan. (*)
