MAKASSAR, KATABERITA.CO – Menjelang peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan bersama sejumlah komunitas pemerhati lingkungan menggelar aksi damai di depan kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Kamis (15/5/2025).
Aksi yang diikuti oleh PC IMM Kabupaten Maros, Green Youth Celebes, dan LPA HPPMI Maros ini mengusung tema ‘Selamatkan Biodiversitas Spermonde’, sekaligus menyuarakan penolakan terhadap tambang pasir laut dan reklamasi yang dianggap mengancam ekosistem pesisir.
Dalam aksinya, para aktivis membawa poster dan melakukan teatrikal sebagai bentuk protes terhadap empat isu utama, penolakan tambang pasir laut dan reklamasi, tuntutan revisi PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, revisi RTRW Sulsel Nomor 3 Tahun 2022, serta urgensi penanganan krisis iklim.
Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulsel, Slamet Riadi, menegaskan bahwa reklamasi dan penambangan pasir laut dalam satu dekade terakhir telah menghancurkan lanskap pesisir Sulsel dan merugikan lebih dari 60 ribu rumah tangga nelayan.
“Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ini justru melegitimasi ekspor pasir laut. Ini bukan lagi pengelolaan, tapi eksploitasi. Pasir laut diperlakukan sebagai komoditas, bukan ekosistem yang harus dilindungi,” ujarnya.
Sebagai bentuk keberlanjutan advokasi, WALHI dan komunitas menyerahkan dokumen berisi lima poin tuntutan kepada BPSPL Makassar untuk diteruskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Poin tersebut meliputi, Mencabut PP 26 Tahun 2023 dan aturan turunannya, Mengevaluasi dokumen tata ruang laut (RZWP3K dan RTRW) yang memuat alokasi tambang dan reklamasi.
Menetapkan wilayah konservasi laut berbasis komunitas nelayan dan perempuan dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), melakukan pemulihan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan menyusun dokumen adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BPSPL Makassar, A Muhammad Ishak Yusma, menyatakan dukungannya terhadap prinsip pelestarian laut dan komitmen untuk meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat.
“Kami akan menyampaikan tuntutan ini secara berjenjang ke Dirjen Pengelolaan Kelautan. Laut bukan sekadar wilayah ekonomi, tapi juga rumah bagi keanekaragaman hayati yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Green Youth Celebes, Hajir, berharap pernyataan BPSPL tidak sekadar menjadi janji kosong.
“Jika tidak ada langkah nyata, maka masyarakat pesisir dan keanekaragaman hayati akan terus menjadi korban pembangunan yang eksploitatif,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi cermin kepedulian generasi muda dan masyarakat sipil terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, khususnya ekosistem pesisir dan laut di Sulawesi Selatan. (Jie_e)
