MAKASSAR, KATABERITA.CO — Anggapan publik bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kehilangan taji dalam menjalankan fungsi pengawasan dibantah langsung oleh anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Zulkarnain.
Isu tersebut mencuat setelah sejumlah persoalan masyarakat lebih sering disuarakan melalui media sosial ketimbang langsung disampaikan ke lembaga legislatif. Pandangan ini sempat disampaikan oleh Rijal Djamal dalam sebuah podcast bersama Tri Zulkarnain, Rabu (20/8).
Menanggapi hal itu, Tri menegaskan bahwa DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan, meskipun pendekatan yang dilakukan kini lebih mengedepankan sinergi dan komunikasi konstruktif dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Baca Juga : Dugaan Pelanggaran Etik, BK DPRD Makassar Keluarkan Keputusan untuk Dua Anggota Dewan
“Ini bukan soal kehilangan taring atau tidak. Bukan juga soal tampil garang di DPR. Tapi bagaimana kita berpikir bijak dan bekerja sama dengan pemerintah kota agar keluhan masyarakat bisa lebih cepat terakomodasi,” ujar Tri Zulkarnain.
Ia menilai, jika hubungan antara legislatif dan eksekutif hanya diwarnai benturan, maka masyarakatlah yang akan dirugikan.
“Kalau kapal kita saling tabrak terus, yang kena masyarakat. Jadi fungsi kontrol tetap berjalan, tapi dengan pola komunikasi yang lebih sehat,” tambahnya.
Baca Juga : APBD 2026 Diketok Rp5,175 Triliun, Stadion Untia, TPA Antang dan Jembatan Barombong Masuk Prioritas
Tri juga menyoroti fenomena meningkatnya kebiasaan warga menyampaikan keluhan lewat media sosial dibandingkan datang langsung ke DPRD. Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi.
“Sekarang ini eranya media sosial. Orang lebih mudah mengeluh lewat HP, bisa langsung viral. Kadang justru dari situ kami lebih cepat tahu persoalan di lapangan,” jelasnya.
Kendati demikian, ia tetap mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan aspirasi secara langsung ke DPRD.
Baca Juga : Panja Banggar DPRD Makassar Sebut APBD 2026 Butuh Pendekatan Agresif
“Kantor kami terbuka setiap hari. Hampir tidak pernah pintu komisi tertutup. Kalau ada keluhan, silakan datang langsung. Tapi kalau pun lewat media sosial, kami tetap respons,” ujarnya.
Tri juga meminta masyarakat mengubah persepsi terhadap anggota dewan yang dianggap sulit ditemui.
“Banyak yang mengira DPRD itu pejabat yang susah ditemui. Padahal di kantor hampir setiap hari ada anggota yang standby, bahkan di akhir pekan pun masih ada teman-teman komisi yang bekerja,” tuturnya.
Baca Juga : Dewan Makassar Terima Audiensi Mahasiswa Terkait Persoalan Pertanahan
Menanggapi isu bahwa DPRD hanya menjadi ‘stempel’ kebijakan pemerintah, Tri menegaskan pihaknya tetap bersikap kritis terhadap program yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
“Tidak semua program Pemkot langsung kita setujui. Ada yang kita minta tunda, bahkan ada yang kita tolak jika dianggap tidak prioritas. Jadi jangan khawatir, fungsi kontrol itu tetap berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan pemerintah bukan berarti DPRD kehilangan daya kritis. Justru, menurutnya, pendekatan kolaboratif lebih efektif dalam memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada rakyat.
Baca Juga : Dewan Makassar Terima Audiensi Mahasiswa Terkait Persoalan Pertanahan
“Kalau kita frontal terus, tidak akan ada solusi. Tapi kalau kita bisa duduk bersama, pemerintah tetap berjalan dan masyarakat mendapat kepastian. Di situlah DPRD hadir, bukan sekadar untuk berseberangan,” pungkas Tri. (*)
