0%
logo header

Sabtu, 08 Juli 2023 16:50

Tak Ada Poin Soal Ini. Anwar Faruq Harap Perda Pelayanan Kesehatan Direvisi

Tak Ada Poin Soal Ini. Anwar Faruq Harap Perda Pelayanan Kesehatan Direvisi

Anggota DPRD Makassar, Anwar Faruq sosialisasikan Perda Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar, di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Sabtu (8/7).

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar, di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Sabtu (8/7/2023).

Legislator dari Fraksi PKS ini menyatakan bahwa dari sekian banyaknya Perda, pelayanan kesehatan salah satu yang perlu direvisi. Ada banyak pertimbangan untuk merubahnya, seperti tidak mengatur lebih jauh perihal prosedur BPJS.

“Saya lebih bicara ke perdanya. Ini sudah perlu direvisi untuk bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa terjamin berjalan dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga : Reses di Rappocini, Muchlis Misbah Getol Perjuangkan Aspirasi Warga Dapil I

“Di Puskemas misalnya. Seandainya tidak ada BPJS, maka pelayanan tidak akan berjalan. Jadi memang perlu Perda ini direvisi,” tambah Anwar Faruq.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar meminta Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti terkait revisi Perda ini. Ia melihat sudah ada banyak aturan yang tidak berkesinambungan.

“Mungkin nanti Dinas Kesehatan untuk mengusulkan ke komisi D DPRD Makassar. Dan menginisiasi revisi perda ini,” jelas Anwar Faruq.

Baca Juga : Temukan Diskriminasi Soal Anak, Ari Ashari Ilham: Laporkan

Sementara itu narasumber, dr. Samsiah Amir mengatakan, mungkin Pemkot masih mengacu pada Perda ini. Dan menjalankan pelayanan kesehatan sesuai poin didalamnya.

“Memang pada intinya Perda ini masih menjadi acuan bagi Pemkot untuk menjalankan pelayanan kesehatan di Makassar. Utamanya di rumah sakit dan puskesmas,” ucapnya.

“Kalau untuk BPJS mungkin masih mengacu pada aturan yang berlaku pada pusat. Jadi memang ada kendala biasa pada keanggotaan mereka ketika ke rumah sakit,” tambahnya.

Baca Juga : Sekretariat DPRD Makassar Sosialisasi Pengelolaan Rumah Kos

Terakhir, dr. Dzakiyyah mengatakan, mestinya pelayanan kesehatan sudah harus berjalan dengan baik. Sebagaimana perda yang berlaku saat ini.

“Tapi kalau mau mendapatkan layanan kesehatan yang bagus, tetap bapak ibu harus punya KIS atau BPJS,” ujarnya.

Di Puskemas contohnya, pelayanan kesehatan bisa didapat secara gratis. Hanya saja untuk perawatan tertentu sesuai Perda.

Baca Juga : Perda Perlindungan Anak, Fatma Wahyudin Edukasi Orang Tua Soal Penggunaan HP pada Anak

“Seperti misalnya luka jahitan itu di Puskesmas gratis. Jadi silahkan, ada beberapa memang yang tidak dibayar,” tutup Dzakiyyah. (*)