MAKASSAR, KATABEEITA.CO — Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat sorotan tajam terkait kinerja belanja daerah.
Hingga akhir triwulan pertama tahun 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat baru menyentuh angka Rp579 miliar atau hanya 10,19 persen dari total pagu Rp5,68 triliun.
Rendahnya serapan ini tak hanya memicu kekhawatiran akan lambatnya realisasi program pembangunan, tapi juga menggambarkan lemahnya kendali pelaksanaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data menunjukkan, sepuluh OPD berada dalam kategori merah dengan belanja hanya di kisaran 1 hingga 8 persen.
Baca Juga : 2.000 Sambungan Air Bersih Gratis Makassar Segera Diluncurkan
Beberapa yang tercatat antara lain Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sebanyak 33 OPD lainnya diklasifikasikan dalam tingkat serapan menengah, yakni 8 hingga 16 persen. Sementara hanya delapan OPD yang mencatatkan serapan di atas 16 persen, dengan BKPSDMD (18,85 persen), Kecamatan Ujung Pandang (17,70 persen), dan Disdukcapil (17,01 persen) sebagai tiga tertinggi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan keprihatinannya atas capaian tersebut. Ia menegaskan perlunya perombakan pola kerja dan evaluasi serius di setiap OPD.
Baca Juga : 100 Hari Mulia: Fondasi Kota Baru Dimulai, Tujuh Program Unggulan Bergerak Serentak
Ia juga mempertanyakan komitmen pimpinan OPD yang dinilai kurang responsif terhadap agenda prioritas pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang lamban dan birokratis. Anggaran itu amanah rakyat. Kalau realisasinya rendah, maka dampaknya juga tidak terasa di masyarakat,” ujar Munafri, Kamis (8/5/2025).
Munafri secara khusus menyinggung absennya sejumlah kepala OPD dalam rapat evaluasi APBD yang digelar awal bulan ini. Menurutnya, ketidakhadiran itu mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab dan kesadaran atas pentingnya kontrol anggaran.
Baca Juga : Wali Kota Munafri dan PLN Sepakat Percepat Elektrifikasi Kepulauan Makassar
“Saya kecewa karena ini bukan sekadar laporan, ini upaya bersama untuk memastikan program jalan. Kita butuh kehadiran, bukan hanya laporan di kertas,” katanya.
Ia menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran.
Efisiensi berarti hemat dan tepat sasaran, sementara efektivitas berarti memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Dua hal ini, kata Munafri, tak bisa dipisahkan.
Baca Juga : Makassar dan HMI Sepakat Perkuat Sinergi untuk Kepemudaan dan Ekonomi Anak Muda
Untuk itu, Munafri memastikan akan turun langsung memimpin proses monitoring lanjutan. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan bisa memberi dampak langsung bagi warga Makassar, baik dari sisi infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan.
“Saya tidak mau pembangunan kita hanya berhenti di dokumen. Saya ingin perubahan yang dirasakan warga. Jadi kalau masih ada OPD yang lambat, siap-siap saja kita evaluasi menyeluruh,” tegasnya. (Jie_e)
