0%
logo header
banner dprd makassar
Sabtu, 13 November 2021 08:09

Masuk Top Inovasi, Empat Daerah di Sulsel Diusul Dapat DID Tahun Depan

Sisa anggaran belanja Pemkot Makassar Rp1,84 Triliun || ilustrasi
Sisa anggaran belanja Pemkot Makassar Rp1,84 Triliun || ilustrasi

Kementrian PAN-RB akan memberikan reward berupa alokasi anggaran DID kepada pemerintah daerah yang masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021.

JAKARTA, KATABERITA.CO – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan memberikan reward kepada pemerintah daerah yang masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021.

Khusus di Sulawesi Selatan, ada empat kabupaten dan kota yang masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan hasil seleksi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementrian PAN-RB.

Diantaranya, inovasi sentuh pustaka milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, wisata posyandu inovasi Pemerintah Kabupaten Barru, getar dilan inovasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan inovasi jabat erat milik Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Baca Juga : Sentuh Pustaka Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Nasional

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB, Prof Diah Natalisa mengatakan reward yang diberikan berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk kategori inovasi pelayanan publik.

Alokasi anggarannya sementara diusul di Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Kata dia, usulan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang komitmen mengembangkan inovasinya, sehingga melahirkan inovasi pelayanan publik yang dinilai sebagai top inovasi terpuji di Indonesia.

Baca Juga : ‘Getar Dilan’ Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021

“Untuk anggaran 2022, khusus di Sulawesi Selatan yang kami usul mendapat alokasi DID yaitu, Kabupaten Barru, Luwu Utara, Pinrang, dan Kota Makassar,” kata Prof Diah.

Tidak hanya empat kabupaten dan kota, Kementrian PAN-RB juga mengsulkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memdapat DID.

Pasalnya, inovasi gesit-19 atau gerai perizinan sektor kelautan dan perikanan milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Pemprov Sulsel masuk top inovasi.

Baca Juga : Edaran Baru Menteri PAN-RB, WFO Prioritaskan Pegawai Sudah Divaksin

Diah menyebutkan DID hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi kriteria utama atau persyaratan utama.

Diantaranya, mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penetapan APBD tepat waktu, dan ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu.

“Kami mengusulkan kepada Kemenkeu bahwa DID hanya diberikan kepada pemprov dan pemda kabupaten/kota yang memenuhi kriteria utama,” ujar dia.

Baca Juga : Edaran Baru Menteri PAN-RB, WFO Prioritaskan Pegawai Sudah Divaksin

Tak hanya itu, Kementrian PAN-RB juga akan membuat sebuah buku yang berisi rangkuman inovasi pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.

“Ini kita lakukan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran bagi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia. Sekaligus ini buah dari penyelenggaraan kompetisi inovasi yang akuntabel, kompeten dan berintegritas,” papar dia.