MAKASSAR, KATABERITA.CO — Pemerintah Kota Makassar bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menyepakati solusi strategis untuk mengatasi kendala distribusi air bersih di wilayah utara dan timur kota.
Pertemuan yang digelar di Balai Kota Makassar pada Kamis (22/5/2025) ini menjadi momentum penting mempercepat interkoneksi jaringan PDAM tanpa mengorbankan infrastruktur jalan nasional.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa persoalan air bersih menjadi prioritas utama dalam pembangunan tahun pertamanya. Ia menyebut wilayah Tallo dan Parangloe sebagai dua titik kritis yang saat ini sedang difokuskan untuk koneksi jaringan.
Baca Juga : Lantik 167 PNS, Wali Kota Makassar Tekankan Profesionalisme dan Semangat Melayani
“Kebutuhan air bersih ini mendesak. Kita kejar waktu karena musim kemarau berdampak besar bagi warga. Dengan koneksi baru ini, distribusi bisa lebih cepat dan merata,” kata Munafri di hadapan jajaran BBPJN.
Meski sejumlah sambungan sudah tersedia, ia menilai interkoneksi antar wilayah perlu ditingkatkan agar tekanan air tetap stabil dan menjangkau kawasan padat yang selama ini terkendala suplai.
Menurut Munafri, program ini tak hanya bicara soal air, tetapi menyangkut martabat warga yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. “Ini bukan sekadar proyek, ini soal hak dasar warga. Kita tak bisa tunda,” tegasnya.
Baca Juga : Kenakan Passapu Khas Bugis-Makassar, Munafri Hadiri HUT ke-69 Kodam XIV/Hasanuddin
Sementara itu, Kepala BBPJN Sulsel, Asep Syarif Hidayat, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemkot Makassar, termasuk dalam memberikan ruang pada jaringan PDAM tanpa merusak struktur jalan nasional.
“Kami tidak pernah menolak penggunaan lahan negara, asal prosedur diikuti dan tidak membahayakan infrastruktur. Intinya, regulasi harus dipatuhi,” ujarnya.
Salah satu langkah krusial yang disepakati adalah penggeseran jalur pipa dari bahu jalan ke bawah saluran samping. Langkah ini dinilai lebih aman, mudah dirawat, dan tidak mengganggu arus lalu lintas saat terjadi perbaikan.
Baca Juga : Hari Lahir Pancasila, Munafri-Aliyah Ajak Warga Makassar Hidupkan Nilai Kebangsaan
“Kalau pipa bocor di badan jalan, masyarakat salahkan kami. Padahal itu di luar kewenangan kami. Jadi sekarang kita geser ke saluran agar tidak ganggu pengguna jalan,” terang Asep.
Ia menambahkan bahwa permohonan izin dari pihak PDAM sudah diterima dan tengah dalam evaluasi. Prosesnya kini lebih transparan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM), di mana seluruh dokumen harus lengkap dan memenuhi standar teknis.
“Yang kita tunggu sekarang adalah jaminan pelaksanaan dan izin prinsip. Setelah itu, metode kerja bisa dibahas dan jalan,” katanya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Matangkan RKPD 2027, Fokus Layanan Dasar Masyarakat
Salah satu syarat yang juga tengah diproses adalah kajian geopartisi yang harus mendapat persetujuan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pipa dan kestabilan saluran air.
Di akhir pertemuan, Munafri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti air, jalan, dan jembatan akan terus dikebut secara paralel. Baginya, pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan berpihak pada kebutuhan warga.
“Kita selesaikan semua secara bertahap. Tapi yang jelas, air bersih adalah hal paling fundamental,” tutupnya. (Jie_e)
