MAKASSAR, KATABERITA.CO — Pemerintah Kota Makassar bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus memperkuat sistem layanan pengaduan publik melalui platform SP4N-LAPOR!.
Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar di Balai Kota Makassar, Kamis (8/5/2025), muncul sejumlah catatan penting apresiasi atas capaian 100 persen penyelesaian laporan, sekaligus sorotan terhadap belum optimalnya integrasi kanal aduan di seluruh OPD.
Mengusung tema ‘Optimalisasi Kinerja Layanan Pengaduan Pemerintah Kota Makassar Wujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan’, kegiatan ini menghadirkan perwakilan Tim Asistensi Kemendagri, admin SP4N-LAPOR! nasional, serta para pengelola layanan aduan dari berbagai perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar.
Baca Juga : Kasus Stunting di Makassar Turun 364 Anak, Pemkot Genjot Program Genting dan Gerebek
Asisten III Pemkot Makassar, Irwan Bangsawan, membuka acara dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menyebut sistem pengaduan yang cepat dan akurat merupakan indikator langsung dari kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.
“Responsif saja tidak cukup. Kita harus membangun sistem yang akuntabel, transparan, dan berdampak nyata bagi warga,” kata Irwan.
Dari sisi pusat, Tim Asistensi Kemendagri yang diwakili Rega Tadeak Hakim mengapresiasi performa Kota Makassar sepanjang tahun 2024. Ia menyebut Makassar berhasil menangani 165 laporan masyarakat secara tuntas dengan tingkat penyelesaian 100 persen, dan rata-rata respons tidak melebihi 14 hari kerja.
Baca Juga : 10 Pejabat Berebut Kursi Sekda Makassar: Target Rampung Sebulan
“Makassar jadi salah satu kota yang menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan pengaduan. Tapi kita tidak boleh cepat puas. Kecepatan harus diikuti dengan ketepatan dan meningkatnya kepercayaan publik,” ujar Rega.
Namun ia juga menggarisbawahi bahwa jumlah laporan dari warga Makassar masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total populasi. Menurutnya, ini mengindikasikan bahwa literasi publik terhadap mekanisme pengaduan belum merata.
“Jumlah aduan rendah bukan berarti tidak ada masalah. Bisa jadi masyarakat belum tahu harus melapor ke mana, atau tidak percaya akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Baca Juga : Optimalkan Layanan Publik, Diskominfo Makassar Finalisasi Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR!
Isnaniah Nurdin, Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfo Makassar, membenarkan tantangan tersebut. Ia menyebut masih banyak unit kerja yang menggunakan kanal pengaduan sendiri-sendiri tanpa terhubung dengan sistem nasional SP4N-LAPOR!.
“Kita butuh integrasi menyeluruh. Kanal aduan yang tersebar harus dikonsolidasikan ke satu sistem agar pengelolaannya efisien dan bisa dipantau,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan ini, Dinas Kominfo telah menyiapkan sejumlah strategi utama. Di antaranya: edukasi publik secara berkelanjutan, pelatihan admin OPD, dan sinkronisasi sistem digital antarinstansi.
Baca Juga : Gelar Optimalisasi SPAN-LAPOR, Diskominfo Tingkatkan Kualitas Admin Pelaksana
Isnaniah menegaskan tiga rekomendasi kunci yang akan jadi fokus ke depan memperkuat kolaborasi lintas sektor, integrasi penuh kanal lokal ke SP4N-LAPOR!, dan meningkatkan literasi masyarakat melalui sosialisasi tatap muka maupun digital.
Acara monev ini ditutup dengan diskusi interaktif yang menggali masukan dari para admin OPD, sebagai upaya menyusun langkah konkret menuju sistem pengaduan masyarakat yang profesional, terkoordinasi, dan berkelanjutan. (Jie_e)
