0%
logo header
Jumat, 15 Maret 2024 16:48

Makassar Daerah Pertama di Sulsel Serahkan LKPD TA 2023 ke BPK

Makassar Daerah Pertama di Sulsel Serahkan LKPD TA 2023 ke BPK

LKPD TA 2023 Pemkot Makassar diserahkan langsung oleh Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto kepada Kepala Perwakilan BPK Sulsel Amin Adan Bangun di Kantor Perwakilan BPK Sulsel Jalan AP Pettarani, Jumat (15/3).

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

banner pdam

LKPD TA 2023 Pemkot Makassar diserahkan langsung oleh Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto kepada Kepala Perwakilan BPK Sulsel Amin Adan Bangun di Kantor Perwakilan BPK Sulsel Jalan AP Pettarani, Jumat (15/3).

Dalam penyerahan LKPD, Danny Pomanto turut didampingi Kepala Inspektorat Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Asisten I Muh Yasir, dan Asisten III Irwan Bangsawan.

Baca Juga : Expo Pengawasan Intern 2024: Inspektorat Kota Makassar Tampilkan Empat Inovasi Pengawasan

Usai menyerahkan LKPD TA 2023, Danny merasa optimis bisa meraih kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Sulsel.

“Hari ini Alhamdulillah Makassar adalah pemda pertama di Sulsel yang menyerahkan LKPD TA 2023. Kita maunya WTP,” kata Danny Pomanto.

Dengan diserahkannya LKPD TA 2023 lebih awal, Danny Pomanto mendorong seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar untuk bekerja lebih cepat dan maksimal.

Baca Juga : Periode Kedua, Danny Pomanto Pertahankan Predikat WTP Tiga Tahun Berturut-turut

“Ini semestinya sudah menjadi tradisi, dan karena sudah menjadi budaya standar-standar akuntabel itu harus menjadi standar harian kita,” tuturnya.

Kepala Perwakilan BPK Sulsel Amin Adab Bangun merespons positif langkah Pemkot Makassar

Apalagi, Amin menilai Pemkot Makassar sudah memiliki pengalaman terhadap capaian WTP.

Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Apresiasi Danny Pomanto Pertahankan WTP Dua Tahun Berturut-turut

“Kota Makassar sudah berpengalaman WTP maka seharusnya sudah menjadi budaya kerja dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Dia pun menyebut ada beberapa indikator utama dalam meraih WTP.

Seeperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan standar administrasi pemerintahan dan sebagainya.