0%
logo header
Rabu, 08 Oktober 2025 20:43

Dinas Kearsipan Kota Makassar Terima Kunjungan Bimbingan Konsultasi Kearsipan dari Provinsi Sulsel

Dinas Kearsipan Kota Makassar Terima Kunjungan Bimbingan Konsultasi Kearsipan dari Provinsi Sulsel

Dinas Kearsipan Kota Makassar menerima kunjungan kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kegiatan Bimbingan Konsultasi (Bimkos) Kearsipa

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Dinas Kearsipan Kota Makassar menerima kunjungan kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kegiatan Bimbingan Konsultasi (Bimkos) Kearsipan, Rabu (8/10).

banner pdam

Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan Kota Makassar, Ariansyah, didampingi Pejabat Fungsional Arsiparis Madya, Dimyati.

Kegiatan bimbingan konsultasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kualitas pengelolaan kearsipan, khususnya dalam penerapan standar, kaidah, dan regulasi kearsipan yang berlaku.

Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Tata Kelola Kearsipan melalui Refleksi Akhir Tahun

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan diskusi dan pertukaran informasi terkait pengelolaan arsip dinamis dan statis, penataan arsip, serta penguatan peran arsiparis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Ariansyah, menyampaikan bahwa bimbingan konsultasi kearsipan menjadi sarana strategis untuk memperkuat kapasitas pengelola arsip di daerah.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman kearsipan semakin meningkat dan pengelolaan arsip dapat dilaksanakan secara lebih tertib, profesional, serta sesuai dengan standar kearsipan nasional,” ujarnya.

Baca Juga : Dinas Kearsipan Makassar Bahas Program Kerja 2026, Fokus Penguatan Perlindungan Arsip

Dinas Kearsipan Kota Makassar berharap kegiatan bimbingan konsultasi ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga kearsipan dalam menjaga arsip sebagai memori kolektif dan bukti akuntabilitas pemerintahan.