0%
logo header
banner dprd makassar
Kamis, 07 Oktober 2021 10:08

Bus Wisata Proyek Gagal Pj Wali Kota, Tanpa SKRB dan Jadi Temuan BPK

Bus Wisata Makassar Metro
Bus Wisata Makassar Metro

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memutuskan untuk tidak melanjutkan operasional bus wisata dikarenakan sudah mendapat teguran dari pemerintah pusat. Selain tidak mengantongi SKRB, proyek ini juga menjadi temuan BPK.

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Operasional tiga unit Bus Wisata Makassar Metro disetop. Alhasil proyek unggulan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin yang diperkenalkan pada Desember 2020 lalu itu terancam gagal.

Padahal modifikasi tiga unit bus wisata itu sudah menghabiskan anggaran Rp450 juta. Namun saat ini hanya jadi pajangan dan terparkir di halaman Kantor Dinas Perhubungan Makassar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memutuskan untuk tidak melanjutkan operasional bus wisata dikarenakan sudah mendapat teguran dari pemerintah pusat.

Baca Juga : Dana Transfer Pusat Kota Makassar Rp2 Triliun, Danny Pomanto: Tender Dini!

“Tidak bisa kita anggarkan (operasionalnya) karena sudah ditegur kita,” tegas Danny, belum lama ini.

Modifikasi tiga unit mobil tangkasaki menjadi bus wisata itu hingga kini belum mengantongi Surat Kelayakan Rancang Bangun (SKRB) dari Kementrian Perhubungan.

Itu dipertegas melalui surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Nomor: AJ.502/7/DRDJ/2021 yang dikirim pada 15 Februari 2021, lalu.

Baca Juga : Tercatat Aset Perusda, Pemprov Sulsel Sulit Ambilalih Terminal Malengkeri

Surat itu perihal tanggapan yang dikirim Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi kepada Wali Kota Makassar dan sifatnya klarifikasi segera.

Kementrian Perhubungan menyampaikan bahwa perubahan bentuk kendaraan angkutan sampah (tangkasaki) menjadi bus wisata tidak sesuai PP 55/2012 tentang kendaraan.

Danny pun mengaku belum bisa memastikan akan kembali menggunakan bus wisata atau tidak. Sebab, saat ini status hukum kendaraan itu belum jelas.

Baca Juga : Bima Arya Puji Pelaksanaan Rakernis APEKSI 2022 di Makassar

“Jadi tidak boleh itu dialihkan yang belum ada izinnya dan dia (bus wisata) ini memakai pakai uang negara. Saya tidak bisa bilang akan dipakai atau tidak, status hukumnya dulu diperjelas,” ungkap Danny.

Kelalaian pemerintah kota memodifikasi mobil tangkasaki menjadi bus wisata tanpa izin juga berujung menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga : 64 Kota Ramaikan Rakernis APEKSI 2022 di Makassar

Dalam LHP BPK disebutkan ada 16 temuan. Salah satunya, terkait belanja pemeliharaan kendaraan dinas karoseri truk tidak sesuai ketentuan.

“Temuan mobil sampah yang kemudian diubah menjadi bus wisata, walaupun secara teknikal berjalan tapi dianggap oleh BPK bermasalah,” beber Kepala Inspektorat Makassar, Zainal Ibrahim, Mei lalu.

Dia menjelaskan ada dua sub temuan di bus wisata, yakni penunjukan penyedia jasa dalam kegiatan ini terindikasi proforma, dan kedua perubahan bentuk angkutan sampah menjadi bus wisata tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga : 64 Kota Ramaikan Rakernis APEKSI 2022 di Makassar

“Ini saya kira dari sisi regulasinya di perhubungan, ini diminta untuk dimintakan ulang izinnya,” ungkap dia.