0%
logo header
banner dprd makassar
Rabu, 16 Februari 2022 19:09

30 Pegawai Positif Covid-19, Kantor Dinsos Makassar Ditutup

Penyemprotan disinfektan di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Rabu (16/2)
Penyemprotan disinfektan di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Rabu (16/2)

Setelah Balai Kota Makassar dan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), kini giliran pelayanan di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) yang ditutup sementara. Pelayanan ditutup mulai 16-18 Februari 2022.

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Angka kasus positif Covid-19 di Kota Makassar kian meningkat. Bahkan menyerang instansi pemerintah. Puluhan ASN Pemkot Makassar dilaporkan terpapar Covid-19.

Setelah Balai Kota Makassar dan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), kini giliran pelayanan di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) yang ditutup sementara.

Kepala Dinsos Makassar, Aulia Arsyad mengatakan pelayanan ditutup selama tiga hari dan baru kembali beraktivitas pekan depan.

Baca Juga : Tekan Angka Anak Jalanan, Pemkot Makassar Siapkan Aplikasi Agangku

“Ditutup mulai hari ini sampai Jumat 18 Februari. Nanti Senin baru kembali beraktivitas,” singkat Aulia Arsyad, Rabu (16/2).

Mantan Camat Tallo itu terpaksa harus menutup sementara pelayanan di Kantor Dinsos Makassar lantaran sudah ada 30 pegawai yang terpapar Covid-19.

“Jadi sudah ada 30 pegawai yang terpapar, itu semua tanpa gejala,” ujar dia.

Baca Juga : Sambangi Tiga Longwis, Kadinsos Temukan Anak Putus Sekolah

Pasca ditemukan banyak pegawai terpapar Covid-19, pihaknya langsung meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar untuk melakukan penyemprotan disinfektan.

“Tadi sudah dilakukan penyemprotan disinfektan,” tambah dia.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinsos Makassar, Andi Rahmat Mappatoba mengatakan pengurusan KIS ditiadakan selama pelayanan di kantor ditutup.

Baca Juga : Pendekatan Persuasif Wakil Wali Kota Ingatkan Anjal-Gepeng Tak Turun ke Jalan

Pasalnya saat ini tidak ada sistem yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Baik pengurusan baru, integrasi, ataupun pengecekan non-aktif KIS APBN atau APBD.

“Sementara harus ditiadakan, karena memang belum ada sistem yang terintegrasi langsung dengan BPJS Kesehatan, disamping beberapa persyaratan dalam pelayanan yang membutuhkan hard copy,” beber Rahmat.