MAKASSAR, KATABERITA.CO – Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 untuk seluruh pemda lingkup Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp29,50 triliun.
Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp0,88 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp17,34 triliun, DAK Non-Fisik Rp5,56 triliun, DAK Fisik Rp3,45 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp0,15 triliun, dan Dana Desa Rp2,12 triliun.
Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman berharap pengelolaan anggaran tahun ini bisa menjadi pelajaran sehingga penggunaan anggaran tahun depan bisa lebih optimal.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Gandeng TNI Bangun Rumah Layak Huni untuk Warga Berpenghasilan Rendah di Takalar
“Kita ingin tahun depan bisa mengantisipasi dengan baik terkait anggaran yang masuk. Harapannya bagaimana anggaran ini bisa kita maksimalkan, karena ini adalah dana dari pemerintah pusat,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (3/12).
Hal lain yang perlu menjadi perhatian, lanjut Andi Sudirman Sulaiman adalah masih banyak anggaran di kas daerah yang tertinggal dan belum dibelanjakan. Baik pemerintah kota maupun provinsi.
Sehingga dia berharap lelang proyek sudah siap Desember ini. Dia bahkan mendorong OPD untuk melakukan lelang dini. Jika tidak maka pihaknya tidak segan-segan akan melakukan evaluasi.
Baca Juga : Perbaikan Jalan MYP Sulsel Diharapkan Perkuat Mobilitas dan Distribusi Barang
Diketahui, dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, pemerintah daerah dengan TKDD tertinggi yaitu Kabupaten Bone mencapai Rp1,90 triliun. Disusul Kota Makassar Rp1,85 triliun.
Selanjutnya Kabupaten Gowa Rp1,40 triliun, Kabupaten Wajo Rp1,21 triliun, Kabupaten Luwu Rp1,18 triliun, Kabupaten Pangkep Rp1,13 triliun, Kabupaten Bulukumba Rp1,13 triliun.
Kabupaten Maros Rp1,12 triliun, Kabupaten Pinrang Rp1,12 triliun, Kabupaten Luwu Utara Rp1,06 triliun, Kabupaten Jeneponto Rp1 triliun, Kabupaten Soppeng Rp982,7 miliar.
Kemudian, Kabupaten Sidrap Rp954,4 miliar, Kabupaten Tana Toraja Rp949,1 miliar, Kabupaten Sinjai Rp947,9 miliar, Kabupaten Takalar Rp943,4 miliar, Kabupaten Luwu Timur Rp943,3 miliar.
Kabupaten Kepulauan Selayar Rp925,3 miliar, Kabupaten Toraja Utara Rp877,84 miliar, Kabupaten Enrekang Rp835,48 miliar, Kabupaten Bantaeng Rp769,54 miliar.
Kabupaten Barru Rp747,6 miliar, Kabupaten Palopo Rp741,8 miliar, Kota Parepare Rp629,8 miliar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Rp4,1 triliun.
