MAKASSAR, KATABERITA.CO — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar mendorong perubahan orientasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Makassar dari sekadar pemenuhan administrasi menuju pencapaian hasil pembangunan yang terukur.
Hal tersebut disampaikan Kepala BRIDA Kota Makassar Haidil Adha yang diwakili Ketua Tim Kerja Riset BRIDA Kota Makassar Dody Agriyanto saat mengadiri Seminar Akhir Riset terkait hasil penelitian yang diketuai Prof Akmal Ibrahim dari Unversitas Hasanuddin, Kamis (10/9).
Ia menjelaskan hasil penelitian ‘Model Penguatan Akuntabilitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Makassar’ yang dilakukan BRIDA bersama Tim Peneliti Universitas Hasanuddin menunjukkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar masih stagnan pada kisaran 68–69 atau predikat B selama lebih dari tiga tahun.
Baca Juga : BRIDA Makassar Dorong Penguatan Regulasi Layanan Kesehatan Mental Digital
Penelitian tersebut melibatkan 76 responden aparatur perencana yang mewakili 42 OPD Kota Makassar dengan pengumpulan data melalui kuesioner, FGD, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.
“Ini menunjukkan kita perlu melakukan penguatan, bukan hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi bagaimana perencanaan itu benar-benar menghasilkan outcome atau dampak yang dirasakan masyarakat,” kata Dody.
Menurutnya, penelitian tersebut juga menemukan masih adanya fragmentasi antara fungsi perencanaan dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Sekretaris OPD memperoleh skor akuntabilitas tertinggi sebesar 3,20, sementara Kasubag Keuangan berada pada skor 2,97.
Temuan ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih kuat antara perencanaan program dan proses penganggaran.
Haidil mengatakan keterlibatan aparatur dalam penyusunan dokumen kinerja juga perlu diperkuat. Sebanyak 26,3 persen perencana menyatakan tidak terlibat dalam penyusunan LAKIP, sedangkan 30,3 persen lainnya hanya berperan sebagai pemberi data.
Baca Juga : Kepala BRIDA Makassar Hadiri Rapat Penginputan IPKD 2026, Begini Penekanannya
“Akuntabilitas kinerja ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak boleh hanya menjadi pekerjaan bagian perencanaan atau bagian tertentu saja,” ujarnya.
BRIDA, lanjutnya, mendorong agar perencanaan kinerja dan penganggaran semakin terintegrasi sehingga setiap program pemerintah memiliki tujuan, indikator, serta target outcome yang jelas.
Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Makassar meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dari predikat B menuju A.
