Pemprov Sulsel Salurkan 10.500 Bantuan Paket Sembako ke 24 Kabupaten/Kota

Penyerahan secara simbolis 10.500 bantuan paket sembako oleh Direktur Kredit dan UMKM Bank Sulselbar Yulis Suandi kepada Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (23/8).

24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mendapat 10.500 bantuan paket sembako dari Pemprov Sulsel. Bantuan itu merupakan CSR dari pelaku usaha BUMN dan BUMD untuk membantu masyarakat di tengah penerapan PPKM.

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyalurkan 10.500 bantuan paket sembako kepada 24 kabupaten/kota di tengah penerapan PPKM. Paket sembako itu merupakan bantuan CSR BUMN dan BUMD melalui Tim Fasilitator Forum CSR Pemprov Sulsel.

Ada 17 perusahaan yang terlibat memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Diantaranya, Bank Sulselbar, Bank Indonesia, BNI, BRI, Bank Mandiri, PLN, PT Semen Tonasa, PT Kima, Pelindo IV, HIPMI, Telkom Indonesia, Bulog, Pertamina, Wika Beton, PT Wijaya Karya, Angkasa Pura, dan PT Pos Indonesia.

Penyerahan bantuan itu secara simbolis diberikan Direktur Kredit dan UMKM Bank Sulselbar Yulis Suandi kepada Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (23/8).

Bantuan paket sembako tersebut selanjutnya diserahkan kepada forkopimda di 24 kabupaten/kota untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengajak bupati dan wali kota untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran. Kata dia, bantuan paket sembako itu harus diserahkan kepada masyarakat yang bukan penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Dia juga meminta agar penyaluran bantuan tersebut diawasi secara ketat. Apalagi bantuan sosial kerap bersoal sehingga perlu skema penyaluran bantuan yang terstruktur, terjadwal dan transparan.

“Kita harus saling menjaga, harus ada koordinasi yang baik. Bansos kadang menjadi masalah, maka dari itu saya minta kepada kalian (bupati/wali kota) alon-alon asal klakon. Tetap terstruktur dan terjadwal penyalurannya,” imbau Sudiman Sulaiman.

Pemprov Sulsel, kata dia, dalam kapasitasnya hanya sebagai fasilitator. Sehingga perlu akselerasi dari berbagai pihak di tingkat kabupaten/kota untuk penyaluran 10.500 bantuan paket sembako tersebut.

Bantuan dari pihak ketiga ini masih terus berlanjut. Sebab pandemi Covid-19 belum berakhir. Angka kasus aktif baik di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan masih fluktuatif. Sehingga, bantuan sosial baik dari pemerintah maupun CSR sangat diperlukan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.