MAKASSAR, KATABERITA.CO – Predikat Utama Kota Layak Anak (KLA) 2023 diyakini mampu diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Pada 2022 lalu, Makassar telah meraih predikat KLA kategori nindya, sehingga pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) tahun ini mengaku optimistis bisa naik satu tingkat.
Kepala DPPPA Makassar Achi Soleman mengatakan mencapai KLA kabupaten/kota harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Baca Juga : Makassar Pertahankan Predikat KLA Nindya Kementerian PPPA
Di Makassar, kata Achi, ada beberapa tantangan dalam mewujudkan KLA. Seperti soal pemahaman dan komitmen, sistem data dan informasi, layanan perlindungan anak dan koordinasi.
Beberapa hal lain seperti belum ada pemahaman yang sama antar sektor terkait pembangunan perlindungan anak secara komprehensif.
Belum adanya sistem data dan informasi yang terpadu terkait anak, khususnya terkait rujukan layanan bagi anak.
Baca Juga : DPPPA Makassar Gelar Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Wujudkan Insan Genius
Serta belum optimalnya kolaborasi antar resources di daerah seperti Peksos, Kader BKB, pendamping P2TP2A dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh.
“Juga aspek koordinasi masih bersifat kelembagaan dan komitmen, belum ada koordinasi pada tingkat perencanaan program dan pengalokasian anggaran,” ujarnya.
“Masih lemahnya koordinasi di tingkat pusat sehingga membuat kebingungan di daerah,” tambah Achi usai menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian KLA 2023 di Ruang Rapat Bappeda, baru-baru ini.
Baca Juga : Kementrian PPPA Puji Program Shalter Warga dan Lorong Wisata Pemkot Makassar
Olehnya dari rapat itu, timnya telah memperoleh banyak masukan. Dari situ diupayakan memenuhi 24 indikator dalam dokumen KLA.
Selain itu, dia menambahkan dalam pelaksanaan KLA juga harus memerhatikan hak anak yang digolongkan berdasarkan klasterisasi.
Yakni, klaster 1 ialah hak sipil dan kebebasan, klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 kesehatan dan kesejahteraan, klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster 5 perlindungan khusus.
Baca Juga : Ciptakan Longwis Ramah Penyandang Disabilitas, DPPPA Gelar Sosialisasi Perlindungan Khusus
Dirinya berpesan agar semua OPD turut mendukung upaya raihan KLA, seperti pemenuhan dokumen, materi, program inovasi dalam mendukung KLA.
Ketua Gugus Tugas KLA Ulfa menjelaskan sebagai gugus tugas timnya perlu melihat lagi apa saja yang menjadi evaluasi tahun kemarin.
Menilai apa-apa yang kurang pada tahun lalu dan akan menjadi acuan perbaikan pada tahun ini.
Baca Juga : Ciptakan Longwis Ramah Penyandang Disabilitas, DPPPA Gelar Sosialisasi Perlindungan Khusus
Ia memisalkan, seperti klaster dokumen kependudukan yang belum semua terpenuhi unsurnya yang mana sudah menjadi bahan rujukan perbaikan kedepannya.
Ia mengaku, untuk mewujudkan KLA, bukan hanya tugas DP3A tetapi seluruh OPD terkait, NGO, pihak swasta dan lembaga masyarakat lainnya harus terlibat.
“Kami sebagai ketua gugus tugas akan mengkoordinir semua perangkat daerah agar semua dapat mengambil peran untuk menyukseskan Makassar sebagai kota layak anak,” akunya.
Baca Juga : Ciptakan Longwis Ramah Penyandang Disabilitas, DPPPA Gelar Sosialisasi Perlindungan Khusus
Sebagaimana diketahui, pada 2022 Makassar mendapatkan penghargaan KLA dari 66 kabupaten/kota dengan meraih kategori Nindya.
