0%
logo header
Kamis, 12 Juni 2025 21:05

Dewan Dukung Kebijakan Appi-Aliyah, Reposisi Pejabat Eselon II Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (kiri) bersama Ketua DPRD Kota Makassar Supratman (kanan) || istimewa
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (kiri) bersama Ketua DPRD Kota Makassar Supratman (kanan) || istimewa

Mutasi maupun promosi pejabat merupakan hak prerogatif Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk memutuskan.

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Kebijakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham melakukan reposisi pejabat eselon II mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kota Makassar Supratman.

banner pdam

“Saya secara pribadi kami mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Wali Kota terkait mutasi dan pelantikan pejabat eselon II,” kata Supratman, Kamis (12/6).

Ia menandaskan bahwa mutasi maupun promosi pejabat merupakan hak prerogatif Appi-Aliyah untuk memutuskan.

Baca Juga : Munafri Tekankan Kompetensi dan Keselamatan Nelayan dalam Diklat Pelayaran

Supratman maupun DPRD Kota Makassar secara kelembagaan tak ingin ikut campur soal penempatan pejabat.

“Itu menjadi hak pemerintah kota terkait pergeseran pejabat. Apalagi ini ada tim transisi yang membantu Wali Kota menyelesaikan tugas-tugasnya,” tandasnya.

Legislator Fraksi NasDem itu menyebutkan bahwa saat ini banyak OPD yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), sehingga menurutnya perlu dilakukan penyegaran untuk pejabat definitif.

Baca Juga : Perkuat Akuntabilitas, Pemkot Makassar Dorong Konsistensi Kinerja OPD

Selain itu juga, tidak adanya kejelasan dalam masa transisi menimbulkan keraguan di kalangan OPD untuk bekerja

“Beberapa OPD merasa khawatir apakah akan dipertahankan atau justru diganti dengan pejabat baru. Rasa was-was ini bisa membuat mereka kurang maksimal dalam bekerja,” ujarnya

“Sehingga kami mendukung penuh terkait rencana pelantikan pemerintah kota ini agar pemerintahan ini bisa berjalan maksimal” tambah Supra.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Urban Farming Terintegrasi, Libatkan Warga hingga Komunitas Lorong

Pertimbangan hasil monev selain faktor Plt, Supra menyebutkan bahwa mutasi pejabat perlu dilakukan karena realisasi anggaran sejumlah OPD Pemkot Makassar masih minim.

Supra menyampaikan hasil Monev menunjukkan banyaknya OPD yang berkinerja lemah dari segi realisasi anggaran. Idealnya sudah menyentuh angka 45% sampai 50% menjelang Triwulan kedua 2025.

“Tapi ini masih ada di bawah 15%. Salah satu cara untuk memaksimalkan itu dengan cepat adalah pelantikan definitif,” jelasnya.

Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota

Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota

 

Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota

Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota

 

Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota

Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota

 

Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota

Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota