MAKASSAR, KATABERITA.CO – Serapan anggaran belanja modal Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih jauh dari target.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mencatat ada 18 OPD yang mendapat raport merah dengan realisasi 0-20%.
Terendah Dinas Pekerjaan Umum (PU) 3,29% atau Rp29,59 miliar dari total pagu anggaran Rp899,25 miliar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Catat Realisasi Belanja 13% di Triwulan I APBD 2026
Ada juga Dinas Sosial yang berada pada posisi tujuh terbawah dengan capaian 15,59% atau 4,26 miliar dari pagu Rp27,3 miliar.
Dinas Perdagangan juga mendapat raport merah. Triwulan kedua realisasinya baru Rp5,81 miliar dari pagu anggaran Rp36,3 miliar atau sekitar 15,92%.
Serta beberapa bagian dengan capaian rendah di bawah 20%. Seperti, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama, dan Bagian Organisasi.
Baca Juga : Pemkot Makassar Matangkan Arah Pembangunan 2027 Lewat Forum Konsultasi Publik RKPD
“18 OPD ini jauh dari harapan. Dinas PU ini agak cukup jauh dari target karena baru 3,2%,” singkat Kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman.
Dia juga mewanti-wanti OPD untuk mempercepat serapan anggaran. Jika tidak, maka dipastikan TPP ASN di dinas tersebut akan ditunda pembayarannya.
Sebab menurut dia, belanja modal merupakan tanggung jawab OPD. Di mana belanja modal berkaitan erat dengan perputaran ekonomi.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Tekankan Program Pembangunan 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
“Pertanggung jawabannya itu kepada masyarakat karena ini berkaitan dengan perputaran ekonomi. Jadi kalau OPD tidak melakukan percepatan dan hanya memikirkan TPP sangat disayangkan sekali,” bebernya.
Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi juga menyayangkan masih ada OPD yang realisasinya di bawah 20%. Apalagi ini sudah memasuki triwulan kedua.
“Saya sudah minta penjelasan mereka, kenapa serapan anggaran mereka bisa rendah. Ada yang bilang karena DAK, dan ada juga yang sementara proses,” tutupnya.
