YOGYAKARTA, KATABERITA.CO- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar melakukan kunjungan studi tiru ke Kota Yogyakarta atau Jogja, Jumat (28/10). Agenda ini dalam rangka belajar terkait Kelitbangan.
Rombongan Balitbangda Makassar berkunjung di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yogyakarta Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan.
Mereka diterima langsung Sekertaris Bappeda Jogja Suprantini dan Sub Kordinator Penelitian dan Pengembanvan Bappeda Yogyakarta Sulistiyo Handoko di ruang rapat Kantor Bappeda Kota Yogyakarta.
Baca Juga : Perkuat Mitigasi, Pemkot Makassar Bentuk Kampung Siaga Bencana di Tamalanrea
Kepala Balitbangda Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan, kegiatan kunjungan ini bagian dari Kelitbangan dalam rangka mendapat masukan dan ilmu dari daerah lain. Sehingga, penyusunan program tahun depan bisa lebih terarah dan semakin baik.
“Alhamdulillah, kami dari Balitbangda Makassar telah berkunjung dan belajar soal Kelitbangan di Bappeda Jogja. Salah satu poin yang bisa kami tiru itu soal dewan penelitian,” tukas Andi Bukti Djufrie, Jumat (28/10).
Andi Bukti–sapaan akrabnya, menjelaskan, kebijakan dengan membuat Tim Dewan Peneliti sangat menarik. Sebab, hal itu membuat kerja dari Balitbangda khususnya soal kajian penelitian semakin mudah.
Baca Juga : FPTI Makassar Gelar Buka Puasa: Dorong Soliditas Pengurus untuk Tingkatkan Prestasi Atlet
“Kita akan lihat penerapan Dewan Penelitian di Kota Makassar. Konsepnya nanti akan kita ramu dulu agar tidak asal buat. Apakah dibutuhkan perwali atau seperti apa,” ujarnya.
Terpisah, Sekertaris Bappeda Kota Yogyakarta, Suprantini mengatakan, pihaknya mengapresiasi kunjungan Balitbangda Kota Makassar. Momentum ini akan dijadikan untuk berbagi informasi terkait Kelitbangan.
“Jadi kami ada sub kordinasi penelitian dan pengembangan karena di Jogja belum ada Badan soal itu. Pertemuan ini kita harap ada Sharing informasi sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya,” ungkap Suprantini.
Dia menjelaskan, sub kordinasi ini bertugas melakukan kajian-kajian berdasarkan kegiatan swakelola. Salah satunya, menjaring proposal dari akademisi terkait penelitian yang akan dilaksanakan kemudian pemerintah memberikan anggaran.
“Tapi tidak semua kita beri, ada penjaringan dan itu dilakukan dewan penelitian. Kemudian, untuk inovasi diambil dari diklatpim dan layanan publik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lalu diikutkan di IGA,” paparnya.
“Tiap tahun kita berikan award ke mereka yang memiliki inovasi melalui AIPD atau Award Inovasi Pemerintah Daerah. Itu bagian cara menstimulun dalam hal inovasi,” tambahnya. (*)
