MAKASSAR, KATABERITA.CO — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akhirnya angkat bicara terkait polemik keterbatasan daya tampung SMP negeri jelang tahun ajaran baru 2025.
Lebih dari 8.000 lulusan SD di kota ini diperkirakan tidak mendapat kursi di sekolah negeri akibat ketimpangan jumlah pendaftar dengan kapasitas yang tersedia.
“Ini bukan sekadar soal angka. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Maka solusinya harus terukur, menyeluruh, dan tetap menjunjung tinggi mutu pendidikan,” tegas Munafri, Kamis (22/5).
Baca Juga : Tekankan Kesederhanaan, Disdik Makassar Larang Acara Penamatan Murid di Luar Sekolah
Data dari Dinas Pendidikan mencatat, jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 21.795 siswa, sementara daya tampung SMP negeri hanya 13.696 kursi, tersebar di 428 rombongan belajar. Artinya, sekitar 8.099 siswa harus mencari alternatif pendidikan, salah satunya melalui sekolah swasta.
Munafri menekankan bahwa langkah jangka pendek yang diambil Pemkot Makassar adalah memetakan kapasitas sekolah swasta yang bersedia dan mampu menampung siswa kelebihan kuota. Namun ia mengingatkan bahwa orientasi penyelesaian tidak boleh sekadar pada jumlah.
“Kami tidak bisa sekadar menyebar siswa ke sekolah swasta tanpa memastikan kualitas pendidikan di sana. Harus ada standarisasi kualitas yang sama, baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
Baca Juga : Munafri Tekankan Kompetensi dan Keselamatan Nelayan dalam Diklat Pelayaran
Menurutnya, persepsi orang tua yang ragu terhadap sekolah swasta harus dijawab dengan peningkatan mutu, mulai dari tenaga pendidik hingga sarana penunjang.
Terkait solusi jangka panjang, Munafri menyatakan Pemkot tidak menutup kemungkinan untuk membangun sekolah negeri baru, khususnya di kawasan padat penduduk. Namun, pembangunan itu tidak bisa dilakukan secara instan.
“Kalau memang harus membangun sekolah, kita kaji dulu secara komprehensif. Harus berdasarkan data kebutuhan riil dan proyeksi pertumbuhan siswa,” ucapnya.
Baca Juga : Perkuat Akuntabilitas, Pemkot Makassar Dorong Konsistensi Kinerja OPD
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Menurut Munafri, satu rombel seharusnya tetap ideal pada angka maksimal 32 siswa.
“Kalau dipaksa lebih dari itu, ya bukan belajar namanya. Itu cuma memindahkan masalah ke ruang kelas,” ujarnya lugas.
Munafri memastikan, Pemkot Makassar bersama Dinas Pendidikan dan stakeholder lainnya akan terus mencari solusi terbaik agar seluruh anak usia sekolah bisa tetap belajar tanpa hambatan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Urban Farming Terintegrasi, Libatkan Warga hingga Komunitas Lorong
“Komitmen kami jelas: tak boleh ada anak Makassar yang terpinggirkan dari pendidikan hanya karena persoalan kapasitas. Ini adalah hak dasar yang harus dijamin negara,” tegasnya. (Jie_e)
