MAKASSAR, KATABERITA.CO — Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha menghadiri rapat penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026 di Ruang Rapat BRIDA Kota Makassar, Jumat (25/8).
Rapat tersebut dihadiri Ketua Tim Kerja Riset BRIDA Kota Makassar, Dody Agriyanto sebagai bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Kick Off dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan serta Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 yang sebelumnya telah diikuti Pemerintah Kota Makassar.
Proses pengisian dan penginputan data IPKD telah berlangsung sejak 26 Agustus dan dijadwalkan berakhir pada 1 September 2026.
Tahapan ini menjadi momentum bagi perangkat daerah terkait untuk melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai indikator serta ketentuan pengukuran IPKD.
Kepala BRIDA Makassar, Haidil bersama Ketua Tim Kerja Riset BRIDA Kota Makassar Dody Agriyanto melakukan koordinasi terkait kelengkapan dan ketepatan data yang diperlukan dalam proses penginputan.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan efektif, tepat waktu, serta sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
Baca Juga : Sekda Zulkifly Terima Audiensi Panitia Makassar Bike Race 2026: Harap Jadi Wadah Pembinaan Atlet Sepeda
“Kami ingin memastikan seluruh data dan dokumen pendukung IPKD dapat diinput secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi sangat penting agar proses penginputan berjalan tepat waktu dan tidak ada data yang terlewat,” ujar Haidil.
Pelaksanaan pengukuran IPKD melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Inspektorat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Ia menegaskan, pengukuran IPKD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Baca Juga : Jadi Pembina Apel, Nirman Mungkasa Ajak ASN Jadi Tuan Rumah MTQ yang Baik dan Disiplin Pilah Sampah
Koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan untuk memastikan ketersediaan data dan dokumen pendukung setiap indikator. Kelengkapan serta akurasi data menjadi perhatian utama agar proses pengukuran IPKD dapat berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan data yang valid.
BRIDA Kota Makassar terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah terkait dalam mendukung proses penginputan dan pengukuran IPKD. Upaya tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis data, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
“Bagi kami, IPKD bukan sekadar proses penginputan data. Ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. BRIDA siap mendukung dan memastikan proses ini berjalan dengan baik,” katanya.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat menghasilkan data pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan berkualitas.
Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta pelayanan publik di Kota Makassar. (*)
