MAKASSAR. KATABERITA.CO – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin mulai melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini ditandai dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) direksi baru di sejumlah BUMD strategis, Senin (21/4/2025).
Reformasi ini mencakup empat BUMD utama diantaranya PD Pasar, PDAM, PD Parkir, dan Terminal Makassar Metro. Namun, dua BUMD yakni BPR dan Rumah Potong Hewan (RPH) tidak masuk dalam penggantian. Munafri menjelaskan, proses di BPR memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara RPH saat ini tidak aktif dan akan dialihkan menjadi Perseroda Pangan.
Baca Juga : 2.000 Sambungan Air Bersih Gratis Makassar Segera Diluncurkan
“Perseroda ini akan mengurusi urusan perut masyarakat Makassar, termasuk daging, beras, dan sebagainya. Jadi memang harus ada tim khusus,” tegas Munafri.
Langkah penyegaran direksi ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMD. Seluruh direksi dan dewan pengawas sebelumnya resmi diberhentikan, dan digantikan dengan struktur baru yang terdiri dari satu dewan pengawas dan dua unsur direksi di masing-masing BUMD.
Beberapa nama yang ditunjuk berasal dari jajaran internal Pemkot yang memiliki rekam jejak kuat di bidang keuangan dan audit. Di PD Pasar, misalnya, Arlin Ariesta yang saat ini menjabat Kadis Perdagangan ditunjuk sebagai dewan pengawas, bersama Ali Gawli Arief sebagai Dirut dan Aiman sebagai Direktur Keuangan.
Baca Juga : 100 Hari Mulia: Fondasi Kota Baru Dimulai, Tujuh Program Unggulan Bergerak Serentak
Di PDAM, posisi dewan pengawas diisi oleh Andi Zulkifli Nanda dari Bappeda, sementara Hamzah Ahmad dipercaya sebagai Dirut dan Nanang Sutardjo sebagai Direktur Keuangan.
Untuk PD Parkir, Firman Hamid Pagarra dari Bapenda menjadi dewan pengawas, bersama Adi Rashid Ali (Dirut) dan Syafri (Direktur Keuangan). Adapun di Terminal, dewan pengawas diisi Zainal Ibrahim dari Dinas Perhubungan, didampingi Elber Makbul Amin (Dirut) dan Amir Hamzah (Direktur Keuangan).
“Plt ini kami beri waktu maksimal enam bulan. Tapi kalau bisa, dalam tiga bulan sudah rampung proses bidding untuk penetapan direksi definitif,” jelas Munafri.
Baca Juga : Wali Kota Munafri dan PLN Sepakat Percepat Elektrifikasi Kepulauan Makassar
Ia menegaskan, penunjukan ini bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan masa lalu, namun fokus memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan di seluruh BUMD.
“Saya pilih nama-nama ini karena latar belakang mereka kuat di keuangan dan audit. Fokusnya bukan mencari kesalahan masa lalu, tapi memastikan sistem pelaporan keuangan transparan dan sesuai aturan,”
Menanggapi sorotan terhadap nama Adi Rasyid Ali yang merupakan kader partai politik, Munafri memastikan bahwa yang bersangkutan akan mundur dari keanggotaan partai sebelum aktif sebagai Plt Dirut PD Parkir.
Baca Juga : Makassar dan HMI Sepakat Perkuat Sinergi untuk Kepemudaan dan Ekonomi Anak Muda
“Pengalaman Adi selama tiga periode di DPR menjadi modal penting dalam mengelola BUMD. Kita butuh orang yang punya kemampuan manajerial dan jejaring,” tutupnya. (Jie_e)
