MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Kota Makassar berhasil merampungkan finalisasi kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2026.
Penyelesaian lebih cepat dari jadwal ini menjadi langkah maju yang menandai keseriusan kedua lembaga dalam menyiapkan arah kebijakan fiskal tahun depan.
Proses penyelarasan dokumen anggaran tersebut dituntaskan sebelum memasuki Desember 2025. Berdasarkan proyeksi awal, APBD Pokok 2026 diperkirakan menyentuh kisaran Rp5,1 triliun.
Baca Juga : Munafri Tekankan Kompetensi dan Keselamatan Nelayan dalam Diklat Pelayaran
Kesepakatan tersebut kemudian diformalkan melalui Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA dan PPAS di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Rapat itu turut dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta pimpinan dan anggota dewan bersama jajaran SKPD yang terkait dalam penyusunan anggaran.
Usai paripurna, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa seluruh program unggulan tetap diakomodasi dalam Rancangan APBD Pokok 2026. Ia memastikan program strategis yang telah diajukan OPD dan dibahas bersama DPRD tetap berjalan meskipun terdapat penyesuaian anggaran.
Baca Juga : Perkuat Akuntabilitas, Pemkot Makassar Dorong Konsistensi Kinerja OPD
“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya.
“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” lanjut Appi.
Munafri menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk memperlambat realisasi program. Ia mendorong OPD untuk lebih inovatif dalam mendorong peningkatan pendapatan, sekaligus menjamin manfaat program dapat dirasakan langsung oleh warga.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Urban Farming Terintegrasi, Libatkan Warga hingga Komunitas Lorong
Menurutnya, perubahan postur anggaran ini harus dipandang sebagai dorongan untuk bekerja lebih kreatif. Fokusnya tetap pada program yang berdampak langsung bagi publik.
“Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Ketua Golkar Makassar itu juga menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026, kegiatan seremonial akan ditekan demi menjaga efektivitas belanja. Menurutnya, alokasi belanja harus diprioritaskan untuk kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
“Mengurangi seremonial-seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program-program itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan penurunan nilai APBD, Munafri memastikan bahwa anggaran tidak mengalami penurunan signifikan. Fokus Pemkot Makassar adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan memaksimalkan berbagai sumber pendapatan lain.
“Kita pastikan dia tidak berkurang secara signifikan, tapi dipastikan untuk pendapatan PAD yang digenjot dan mendapatkan substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen dan sebagainya. Nah, ini kita akan maksimalkan,” tuturnya.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
Salah satu program prioritas yang tetap dipertahankan adalah pembangunan stadion. Munafri menegaskan proyek tersebut tetap masuk dalam daftar utama APBD 2026.
“Program stadion masuk. Itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” ungkapnya menjawab pertanyaan seputar keberlanjutan pembangunan stadion.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, juga memberikan apresiasi atas kekompakan Pemkot dan DPRD dalam menyelesaikan penyusunan KUA-PPAS. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Aliyah menyebut tahun anggaran 2026 sebagai momentum untuk memperkuat berbagai program strategis, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan isu prioritas pembangunan kota.
Ia menekankan bahwa kesinambungan komunikasi antara DPRD dan Pemkot harus terus dijaga untuk memastikan kebijakan tetap sejalan dengan visi jangka panjang pembangunan Makassar.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
“Kami sangat mengapresiasi kerja bersama yang selama ini terjalin. Semoga konsistensi sinergi ini terus kita jaga untuk menghadirkan kebijakan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya. (*)
