MAKASSAR. KATABERITA.CO — Car Free Day (CFD) Boulevard di Kota Makassar kini tak lagi semrawut. Setelah sempat dikeluhkan karena padatnya pedagang, kawasan ini resmi menerapkan sistem ganjil genap bagi pelaku usaha.
Camat Panakkukang, Ari Fadli, menuturkan kebijakan ini diambil setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung kondisi pasca Lebaran.
Ia menyaksikan sendiri bagaimana ruang publik yang awalnya disiapkan untuk olahraga justru berubah menjadi pasar liar.
Baca Juga : BKPRMI dan Pemkot Makassar Dorong Perda Literasi Al-Qur’an dan Kesejahteraan Guru Mengaji
“Pak Wali Kota prihatin. Ruang olahraga nyaris hilang, warga perumahan seperti Asoka dan Tulip merasa rumahnya dikepung lapak-lapak,” kata Ari, Senin (29/4/2025).
Kini, jalur utara dari arah Jalan A.P. Pettarani disterilkan khusus untuk olahraga. Jalur selatan digunakan UMKM, tapi dengan sistem bergiliran. Pedagang diberi nomor: ganjil berjualan di pekan pertama, genap di pekan kedua.
“Tujuannya bukan melarang, tapi menata. Supaya tertib dan manusiawi. Semua tetap punya ruang, baik untuk usaha maupun olahraga,” tegasnya.
Baca Juga : 2.000 Sambungan Air Bersih Gratis Makassar Segera Diluncurkan
Meski begitu, kebijakan ini tak lepas dari protes. Sejumlah pedagang merasa kehilangan kesempatan karena tak bisa berjualan tiap minggu. Namun, Ari menekankan bahwa sebagian besar suara warga mendukung langkah ini.
“Yang banyak protes justru bukan warga Panakkukang, bahkan ada dari luar kota. Tapi warga sekitar CFD menyambut baik. Terutama setelah kejadian tragis, ambulans terhalang dan seorang warga meninggal dunia karena macet akibat pedagang,” ungkap Ari.
Kawasan CFD Boulevard sendiri pertama kali digelar pada 2017 sebagai ruang bebas kendaraan. Namun, pasca pandemi COVID-19, pemerintah membuka ruang bagi UMKM untuk berjualan demi pemulihan ekonomi. Akibatnya, jumlah pedagang melonjak drastis, dari 100 menjadi hampir 600 orang pada 2025.
Baca Juga : 100 Hari Mulia: Fondasi Kota Baru Dimulai, Tujuh Program Unggulan Bergerak Serentak
Ari memastikan, penataan ini akan terus dievaluasi bersama unsur kecamatan, lurah, TNI/Polri, dan pengelola CFD.
“Kami ingin menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesehatan. Ini soal ruang hidup bersama,” pungkasnya. (Jie_e)
