MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota Makassar bersama Balai Pengelola Kereta API (BPKA) Sulsel berencana membangun rel Kereta Api Layang, atau elevated di Kota Makassar.

Pembangunan kereta api layang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah pusat hanya menganggarkan sesuai perencanaan saat ini hanya Rp600 miliar.
Sementara jika usulan untuk mengubah jalur kereta menjadi elevated bisa membuat anggaran membengkak hingga Rp1,6 triliun.
Baca Juga : Makassar Siapkan Insentif dan Transportasi Laut Khusus Guru dan Nakes di Kepulauan
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan jika rel dibuat dengan jalur bawah darat atau at grade dinilai akan banyak masalah.
“Jadi lebih banyak masalahnya. Lebih macet, air terhambat seperti di Barru terhambat sampai banjir,” terang Danny, usai melakukan rapar koordinasi bersama BKA Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/4).
Sementara jika jalurnnya dibuat melayang maka akan banyak manfaatnya, meski biayanya besar yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Baca Juga : Dari Oxford hingga Panggung Musik: Munafri Gaet Para Ahli Kawal Program Prioritas Makassar
Namun ia berjanji akan membantu penyelesaian pembebasan lahan jalur KA untuk meringankan beban APBN.
“Pasti (besar). Tetapi manfaatnya juga lebih besar. Kalau di landed itu banyak juga persoalannya yang tidak terukur. Lebih besar daripada harga kontruksinya,” ujarnya.
Meski begitu, ia saat ini belum menyebut besaran anggaran yang akan dikeluarkan Pemkot Makassar untuk pembebasan lahan jalur KA.
Baca Juga : Pengamat Nilai Aksi Appi Atur Lalin Bukti Nyata Serius Atasi Kemacetan di Makassar
“Belum. Karena ada surat dulu. Tapi tidak banyak. Sepuluh meter kalau misalnya anggaplah dua kilometer 2000 berarti kan cuman dua hektar. Saya sudah hitung yang mesti kita bebaskan. Kalau yang lain kan masuk fasum,” tuturnya.
Olehnya itu ia berharap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan pembuatan jalur KA layang.
“Mudah-mudahan diterima,” harap Danny.
Baca Juga : Makassar Target 16 Mei Data Penerima Iuran Sampah Gratis Rampung
Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gapa mengatakan skema anggarannya dari Pemkot Makassar menawarkan untuk bisa melibatkan pihak swasta.
Wali Kota Makassar juga berencana akan bertemu dengan Menteri Perhubungan membahas juga mengenai solusi anggaran kontuksinya, mengingat ini sudah masuk di wilayah perkotaan.
“Ada kekhawatiran nanti itu akan menyulitkan sisi pembangunan di kota Makassar,” ujar Andi Amanna Gappa.
Baca Juga : Makassar Target 16 Mei Data Penerima Iuran Sampah Gratis Rampung
“Pak wali sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkomunikasi langsung dengan pak menteri, dan menyampaikan konsep kenapa perlunya dilakukan elevated,” tambahnya.
BPKA mendukung rencana Pemkot Makassar. Apapun keputusan yang ditetapkan Menteri Perhubungan nanti, pihaknya sebagai pelaksana akan menjalankan.
“Kita memfasilitasi aspirasi yang ada di daerah dengan berbagai pertimbangan tentu akan disampaikan ke publik,” ucapnya.
Baca Juga : Makassar Target 16 Mei Data Penerima Iuran Sampah Gratis Rampung
Apalagi Wali Kota Makassar, kata Andi Amanna Gappa siap mendukung pengadaan tanah ke arah Makassar dengan luasan kurang lebih 10 meter.
Jika konstruksi dilakukan at grade, maka dibutuhkan tanah sekitar 50 meter, ini akan berbenturan dengan adanya Perda Tata Ruang. Sementara jika dibuat elevated hanya diburuhkan sekitar 10 meter lahan.
“Disampaikan (Danny) juga bahwa di dalam penlok itu diberikan ruang bahwa pendekatan pembangunan konstruksinya itu elevated, dengan keinginan tadi pengadaan tanah oleh Pemkot dan konstruksi elevated,” tutupnya.