MAKASSAR, KATABERITA.CO- Dinas Pendidikan (Disdik) Kita Makassar perlu jadi mediotor dalam implementasi kebijakan Pemkot dalam hal 18 revolusi pendidikan. Pasalnya, pemahaman kepala sekolah belum liner terhadap kebijakan tersebut.
Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan tim Balitbangda Makassar. Hasil itu terpaparkan pada kegiatan seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
Kegiatan menghadirkan langsung Prof Ambo Tuwo DEA dan Prof Arismunandar selaku narasumber pembanding.
Baca Juga : Perkuat Mitigasi, Pemkot Makassar Bentuk Kampung Siaga Bencana di Tamalanrea
Penelitian ini di kaji oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Makassar (UNM) yang diketuai oleh Dr Bernard MS.
Kepala Balitbangda Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pemahaman kepala sekolah tidak linear dengan implementasi yang dilakukan.
“Sebab program 18 revolusi pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana, kemampuan sumber daya sekolah, ketersediaan sarana, prasarana, dan pendukung,” ujarnya, Senin, (12/09).
Baca Juga : FPTI Makassar Gelar Buka Puasa: Dorong Soliditas Pengurus untuk Tingkatkan Prestasi Atlet
Oleh karena itulah, kata Andi Bukti, Dinas Pendidikan perlu menjadi mediator untuk menerjemahkan kebijakan Pemkot Makassar. Hal yang perlu dilakukan melakukan pendampingan terstruktur bagi sekolah- sekolah di Kota Makassar. (*)
