MAKASSAR, KATABERITA.CO – Permasalahan banjir kronis yang terus melanda Kecamatan Manggala kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
Dalam laporan hasil reses yang disampaikan Selasa (6/5), anggota DPRD dari Fraksi PKS, Hartono, mendesak Wali Kota Munafri Arifuddin untuk mengambil langkah strategis yang komprehensif dari hulu hingga hilir.
Menurut Hartono, penanganan banjir tidak bisa lagi bersifat tambal sulam di bagian hilir semata. Ia menilai perlunya keterlibatan serius dan kolaboratif antara Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulsel, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam membenahi kawasan rawan genangan air, khususnya di wilayah perbatasan.
Baca Juga : BKPRMI dan Pemkot Makassar Dorong Perda Literasi Al-Qur’an dan Kesejahteraan Guru Mengaji
“Setiap musim hujan, ratusan hektare sawah di Manggala tergenang akibat kiriman air dari Kabupaten Gowa. Jika tidak ada pengerukan dan normalisasi sungai di sisi timur Tamangapa, persoalan ini akan terus berulang,” ungkapnya.
Hartono yang mewakili Dapil Makassar IV menekankan bahwa aliran air dari hulu yang tidak tertangani dengan baik telah memperparah kondisi drainase di wilayah padat penduduk seperti Manggala.
Ia menyoroti pentingnya intervensi teknis di hulu untuk meredam volume air sebelum sampai ke kawasan pemukiman.
Baca Juga : 2.000 Sambungan Air Bersih Gratis Makassar Segera Diluncurkan
Lebih jauh, ia juga mengusulkan pembangunan kanal baru yang menghubungkan kawasan permukiman di Manggala langsung ke Sungai Tello.
Hal ini menurutnya menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah genangan yang terjadi akibat semakin sempitnya jalur alami aliran air, terutama setelah pesatnya pembangunan perumahan di wilayah tersebut.
“Kanalisasi dari wilayah padat ke Sungai Tello menjadi opsi yang sangat dibutuhkan saat ini. Kita tidak boleh biarkan pembangunan berjalan tanpa kontrol tata ruang yang matang,” tegas Hartono.
Baca Juga : 100 Hari Mulia: Fondasi Kota Baru Dimulai, Tujuh Program Unggulan Bergerak Serentak
Pemerintah Kota Makassar diharapkan segera merespons masukan ini dengan merancang program terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pasalnya, banjir di Manggala bukan hanya persoalan infrastruktur lokal, tetapi juga menyangkut tata kelola wilayah lintas batas yang membutuhkan koordinasi intensif dan berkelanjutan. (Jie_e)
