MAKASSAR, KATABERITA.CO – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham menerangkan, bahwa banyak masyarakat Makassar dari golongan tidak mampu yang sulit membayar tunggakam BPJS Kesehatannya. Sehingga, dirinya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) melunasi tunggakan BPJS masyarakat tak mampu.
Hal tersebut akhirnya berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ari berharap isu ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Ari pun mengambil contoh dari beberapa Kabupaten/Kota telah menerapkan sistem tersebut.
Baca Juga : Komisi B DPRD Makassar Apresiasi Kinerja Direksi PDAM, Tingkatkan Pasokan Air di Utara Kota
“Kita mengetahui banyak kabupaten/kota lainnya yang ternyata apabila itu masuk dalam kategori orang tidak mampu tunggakan bpjs nya itu menjadi beban APBD yang mana akan dialihkan jadi KIS yang dibayarkan oleh pemerintah,” papar Ari, Jumat (21/3).
“Itu bisa menjadi PR kita bersama untuk bisa menduplikat kabupaten/kota lainnya yang di mana Makassar ini adalah salah satu kota besar yang bisa menerapkan sistem itu,” tambah Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar itu.
Ia menegaskan perlunya pemetaan jumlah peserta BPJS yang benar-benar mengalami kesulitan finansial agar Pemkot bisa mengalokasikan anggaran secara tepat.
Baca Juga : Tebar Berkah Iduladha, Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Sembelih Dua Ekor Hewan Kurban
“Kami nanti mencoba bagaimana menghitung berapa jumlah BPJS masyarakat yang betul-betul tertunggak dan memang tidak mampu yang mana kita coba alihkan ke KIS tapi tentunya dibayarkan dulu tunggakannya oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Ari juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pertemuan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pengalihan ke KIS bisa dilakukan tanpa harus melunasi tunggakan terlebih dahulu. Dengan demikian, peran Pemkot menjadi sangat krusial dalam kebijakan ini.
Menurutnya, jika anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar, maka bisa segera diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Namun, jika nominalnya besar, opsi mencicil dalam dua hingga tiga tahun dapat dipertimbangkan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Komitmen Jalankan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025
“Kita akan menghitung dulu berapa jumlah tunggakannya kalau kita bisa selesaikan dalam satu mata anggaran yah kita selesaikan. Kalau kita tidak mampu kita anggarkan di dua tahun atau tiga tahun. Tapi saya lihat pemerintah harus mensortir dengam bijak dan dengan teliti siapa yang harus kita bantu,” ujarnya.
Agar hal ini berjalan efektif, Pemerintah harus benar-benar memilah siapa yang layak dibantu agar kebijakan ini tepat sasaran. Jangan sampai ada anggaran besar yang dialokasikan untuk hal seremonial, sementara kebutuhan mendasar masyarakat masih belum terpenuhi,
“Karena mohon maaf saya harus katakan kemarin itu banyak anggaran yang kita alokasikan besar tapi itu bersifat seremonial,” ujar legislator dua periode ini.
Baca Juga : Dugaan Pelanggaran Etik, BK DPRD Makassar Keluarkan Keputusan untuk Dua Anggota Dewan
“Itu kan kita seharusnya tidak melakukan seperti itu kalau memang masih ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Sehingga kita harus selesaikan urusan kesehatan,” jelasnya.
Ari menegaskan bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, dan Pemkot Makassar perlu segera mengambil langkah strategis agar warga tidak mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. (*)
