MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota Makassar terus mengakselerasi pembenahan sistem pengelolaan sampah meski kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, justru memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat konsolidasi internal dan memastikan program prioritas tetap berjalan optimal.
“Momentum ini kami gunakan untuk mempercepat koordinasi dan memastikan langkah strategis berjalan tanpa hambatan,” ujar Munafri, Jumat (10/4).
Baca Juga : Munafri Tekankan Kompetensi dan Keselamatan Nelayan dalam Diklat Pelayaran
Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian serius adalah penanganan sampah perkotaan yang dinilai semakin kompleks seiring pertumbuhan Kota Makassar.
Untuk itu, Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH-SUMA), Azri Rasul, guna merumuskan langkah strategis pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Munafri menegaskan, persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga teknis, hingga masyarakat.
Baca Juga : Perkuat Akuntabilitas, Pemkot Makassar Dorong Konsistensi Kinerja OPD
“Kita mendengarkan secara detail persoalan yang ada. Ini membutuhkan kerja serius dan komitmen bersama agar Makassar bisa keluar dari zona darurat sampah,” tegasnya.
Pemkot Makassar saat ini tengah mematangkan transformasi sistem pengelolaan sampah, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dari metode open dumping menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan.
Munafri mengakui, sistem open dumping yang masih digunakan berdampak serius, termasuk meluasnya limbah lindi hingga mencapai sekitar 17 hektare dan merambah permukiman warga.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Urban Farming Terintegrasi, Libatkan Warga hingga Komunitas Lorong
“Ketika masuk ke TPA, semua nilai pengelolaan turun. Ini yang menjadi persoalan utama kita,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih lemahnya kesadaran dan inisiatif dalam pengelolaan sampah.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya soal anggaran, tetapi juga komitmen lintas sektor.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
“Saya butuh support. Kalau memang tidak bisa, sampaikan. Ini soal komitmen,” tegasnya.
Munafri menekankan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya, mulai dari kecamatan, pasar, hingga fasilitas umum.
Untuk mendukung pembenahan tersebut, ia menginstruksikan optimalisasi perencanaan anggaran melalui Bappeda, khususnya dalam penanganan TPA pada 2026.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
“Saya tidak mau kita hanya menyesal saat masalah terjadi. Kita harus bertindak sekarang,” katanya.
Selain itu, Munafri juga mendorong perubahan pola pikir aparatur dan masyarakat melalui kebiasaan memilah sampah dari sumber, baik di rumah maupun di lingkungan kerja.
Saat ini, kapasitas pengangkutan sampah di Makassar baru mencapai sekitar 67% dari total produksi harian yang mencapai 800 ton.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
Artinya, masih ada sekitar 30% sampah yang belum tertangani secara optimal.
Di sisi lain, Kepala Pusdal LH-SUMA, Azri Rasul, menyebut Makassar sebagai kota metropolitan dengan produksi sampah yang bisa mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, termasuk dari daerah penyangga seperti Maros dan Gowa.
Menurutnya, kunci utama pengelolaan sampah terletak pada pemilahan di sumber.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
“Intinya adalah bagaimana semua pihak melakukan pengurangan sampah dari sumber melalui pemilahan,” jelasnya.
Ia menegaskan, sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang melalui bank sampah.
“Kalau ini berjalan, maka praktis hanya residu yang masuk ke TPA,” tambahnya.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
Azri juga mengingatkan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antar sektor.
Pengelolaan sampah di pasar, rumah sakit, dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola, bukan semata-mata DLH.
“DLH berperan dalam pendampingan teknis. Tapi pengelolaan di masing-masing sektor adalah tanggung jawab institusi terkait,” tegasnya.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
Dengan penguatan sistem, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kesadaran masyarakat, Pemkot Makassar optimistis mampu keluar dari kondisi darurat sampah dan mewujudkan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“Target kita jelas. Tapi itu hanya bisa tercapai jika kita bekerja bersama secara konsisten,” pungkas Munafri. (*)
