0%
logo header
banner dprd makassar
Rabu, 01 September 2021 12:06

Syarat dan Prosedur Relaksasi PBB 30%, Wajib Lampirkan Bukti Vaksin

Target pendapatan sebelas jenis pajak ditarget Rp1,63 triliun
Target pendapatan sebelas jenis pajak ditarget Rp1,63 triliun

Masyarakat dan pelaku usaha wajib melampirkan bukti vaksin Covid-19 minimal dosis pertama jika ingin mendaparkan relaksasi PBB P2 maksimal 30%. Pengurangan pajak ini mulai berlaku hingga 29 September 2021, mendatang.

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Relaksasi pajak atau pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) maksimal 30% mulai berlaku hingga 29 September 2021, mendatang. Tidak hanya pelaku usaha, relaksasi ini juga berlaku bagi masyarakat umum.

Kepala UPTD PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Indirwan Dermayasair mengatakan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi jika ingin mendapat relaksasi PBB. Syarat tersebut diatur di dalam Perwali 50 Tahun 2021.

Khusus masyarakat umum atau perseorangan, wajib mengisi form pengurangan pajak dengan melampirkan fotocopy SPPT PBB 2021, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy KTP pemohon, dan bukti telah divaksin minimal dosis pertama.

Baca Juga : Rudianto Lallo Sebut GSSB Kegiatan Positif, DPRD Makassar Siap Dukung Pemerintah Kota

Sedangkan bagi pelaku usaha, wajib melampirkan fotocopy akta pendirian badan hukum (perusahaan), dan surat pernyataan direktur di atas materai 10.000 menyatakan 80% karyawan dan pegawai sudah disuntik vaksin dosis pertama, dan melampirkan fotocopy SPPT PBB 2021.

“Maksimal pengurangan atau relaksasi pajak 30%, tapi bisa juga di bawah 30%,” singkat Indirwan Dermayasair, Rabu (1/9).

Relaksasi pajak ini, kata dia, berlaku menyeluruh. Hanya saja, ada nilai-nilai tertantu yang dikeluarkan melalui SK Kepala Bapenda Makassar, dan ada melalui SK Wali Kota.

Baca Juga : DPRD Makassar Sepakati APBD Perubahan Rp4,6 Triliun

Pelaku usaha dan masyarakat juga mesti mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto ‘cq’ Kepala Bapenda Makassar.

“Kalau nilai PBB-nya di atas Rp250 juta itu SK Wali Kota, tapi kalau di bawah itu SK Kepala Bapenda. Besaran potongan PBB ditetapkan berdasarkan telaah staf,” ungkap dia.