MAKASSAR, KATABERITA.CO — Sekretariat DPRD Kota Makassar menghadirkan inovasi digital melalui Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekretariat (SiAKSES) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Melalui sistem tersebut, setiap transaksi yang berkaitan dengan hak keuangan anggota DPRD Kota Makassar akan diinformasikan secara otomatis melalui aplikasi WhatsApp dalam hitungan detik, atau paling lama satu menit setelah transaksi dilakukan.
Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, mengatakan SiAKSES merupakan inovasi yang dikembangkan melalui Proyek Perubahan (Proper) sebagai bagian dari transformasi tata kelola administrasi keuangan berbasis digital.
Baca Juga : Kinerja Pegawai Tak Ada Kendala, DPRD Makassar Gelar Hybrid Jalankan Agenda
“Salah satu keunggulan inovasi SiAKSES adalah memberikan informasi transaksi tepat pada saat transaksi keuangan dilakukan,” kata Andi Rahmat, Rabu (29/7).
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan setiap anggota DPRD menerima pemberitahuan secara real-time saat hak keuangan mereka ditransfer.
“Manfaatnya bisa langsung dirasakan saat itu juga dan tepat waktu. Misalnya hari ini ada transfer biaya perjalanan dinas kepada anggota DPRD,” ujarnya.
Baca Juga : Mulai Berkantor di Perumnas, DPRD Makassar Fokus Benahi Fasilitas
Ia menjelaskan, notifikasi yang dikirim melalui WhatsApp tidak hanya menginformasikan bahwa dana telah ditransfer, tetapi juga memuat rincian pembayaran beserta riwayat transaksi.
“Dalam hitungan detik, atau paling lama satu menit, anggota dewan akan menerima notifikasi dari bendahara atau bagian keuangan Sekretariat DPRD Makassar yang menyatakan dana sudah masuk, disertai rincian biaya yang telah ditransfer,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, anggota DPRD tidak lagi perlu melakukan pengecekan rekening secara manual ataupun menghubungi bendahara untuk memastikan pembayaran telah dilakukan.
Baca Juga : Aktivitas DPRD Makassar Dipindahkan ke Kantor Sementara di Perumnas, Begini Kata Sekwan Rahmat
Andi Rahmat menegaskan, cakupan SiAKSES tidak hanya terbatas pada pembayaran biaya perjalanan dinas.
Seluruh hak keuangan anggota DPRD, mulai dari gaji, tunjangan, perjalanan dinas hingga hak keuangan lainnya, akan diinformasikan secara otomatis kepada penerima manfaat.
“Bukan hanya perjalanan dinas, tetapi seluruh hak keuangan anggota DPRD. Mulai dari gaji, tunjangan, hingga hak-hak keuangan lainnya, semuanya akan diinformasikan secara otomatis kepada penerima,” katanya.
Baca Juga : Dirjen Cipta Karya PU Tinjau Gedung DPRD Makassar: Akan Dibongkar dan Dibangun Ulang
Selain memudahkan anggota DPRD, SiAKSES juga mendukung kinerja pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran, serta unit terkait dapat memantau transaksi secara lebih cepat dan terintegrasi melalui sistem tersebut.
Fitur notifikasi otomatis juga diharapkan mempercepat sinkronisasi data, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta meningkatkan efisiensi pelayanan keuangan.
Baca Juga : Dirjen Cipta Karya PU Tinjau Gedung DPRD Makassar: Akan Dibongkar dan Dibangun Ulang
“Kami ingin memastikan setiap transaksi dapat diketahui secara cepat oleh penerima manfaat. Dengan sistem ini, pelayanan menjadi lebih efisien, proses administrasi lebih tertib, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Makassar semakin kuat,” tuturnya.
Menurut Andi Rahmat, transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga kecepatan, ketepatan, dan kemudahan penerima manfaat memperoleh informasi tersebut.
Karena itu, SiAKSES dirancang agar setiap transaksi terdokumentasi dengan baik sehingga memiliki riwayat yang mudah ditelusuri untuk kepentingan monitoring, evaluasi, maupun pemeriksaan.
Baca Juga : Dirjen Cipta Karya PU Tinjau Gedung DPRD Makassar: Akan Dibongkar dan Dibangun Ulang
Digitalisasi tersebut juga mendukung penerapan transaksi nontunai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Transaksi Nontunai dalam APBD Kota Makassar.
“Hal ini sekaligus memperkuat prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, SiAKSES bukan merupakan aplikasi yang harus diunduh oleh pengguna. Sistem bekerja melalui notifikasi resmi yang dikirim langsung ke WhatsApp anggota DPRD.
Baca Juga : Dirjen Cipta Karya PU Tinjau Gedung DPRD Makassar: Akan Dibongkar dan Dibangun Ulang
Menurutnya, selama ini anggota dewan hanya menerima notifikasi perbankan berupa nominal total dana yang masuk ke rekening.
Melalui SiAKSES, setiap komponen pembayaran dapat diketahui secara rinci.
“Dengan sistem ini, bapak dan ibu DPRD tidak perlu lagi menghubungi bendahara atau bagian keuangan untuk menanyakan komponen pembayaran yang diterima,” katanya.
Baca Juga : Dirjen Cipta Karya PU Tinjau Gedung DPRD Makassar: Akan Dibongkar dan Dibangun Ulang
Sebagai contoh, saat anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas, sistem akan menampilkan rincian pembayaran, seperti biaya hotel, transportasi, uang representasi, dan komponen lainnya.
“Informasi yang diterima tidak lagi berupa nominal keseluruhan, tetapi disampaikan secara rinci sehingga lebih mudah dipahami,” jelasnya.
Andi Rahmat mengatakan SiAKSES telah mulai diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Baca Juga : Dirjen Cipta Karya PU Tinjau Gedung DPRD Makassar: Akan Dibongkar dan Dibangun Ulang
“Alhamdulillah, sistem ini sudah berjalan di DPRD Kota Makassar,” pungkasnya.
Diketahui, pengembangan SiAKSES dipaparkan Andi Rahmat dalam seminar implementasi Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.
“Seminar proyek perubahan ini merupakan puncak dari perjalanan kami mengikuti PKN II di LAN Makassar. Insya Allah proyek perubahan yang kami gagas dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Makassar,” ujarnya.
Baca Juga : Dirjen Cipta Karya PU Tinjau Gedung DPRD Makassar: Akan Dibongkar dan Dibangun Ulang
Ia berharap inovasi tersebut dapat terus dikembangkan dan menjadi referensi bagi perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.
