0%
logo header
Sabtu, 06 Agustus 2022 17:52

Reses Ketiga, Nurul Hidayat Beri Solusi Permasalahan Lingkungan dan BPJS Kesehatan

Reses Ketiga, Nurul Hidayat Beri Solusi Permasalahan Lingkungan dan BPJS Kesehatan

Nurul meminta kepada masyarakat untuk mendokumentasikan jika ada kejadian serupa. Terutama terkait pohon tersebut, bisa untuk secepatnya ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Nurul Hidayat menggelar reses ketiga masa persidangan ketiga tahun 2021/2022, di Jalan Andi Djemma Lorong 1, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Sabtu (6/8/2022).

banner pdam

Pelbagai aspirasi masyarakat pun tersampaikan ke dia. Beberapa permasalah yang tersampaikan, yaitu penanganan sampah, lampu jalan, pelatihan untuk lorong wisata, dan pengalihan BPJS Kesehatan.

Salah satu warga Bonto Lebang, Imam mengeluhkan pohon-pohon yang berada di pinggir jalan. Pasalnya pohon tersebut dilihat mengganggu warga, sehingga diharap ada pemangkasan atau penebangan.

Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Jadwalkan Ulang RDP Usai Manajemen PT GMTD Absen

Warga lainnya, Sunarti mengeluhkan status BPJS. Pasalnya, saat berobat ke puskesmas status BPJS miliknya aktif. Namun saat di RS, BPJS miliknya ternyata tidak aktif. Maka dari itu, Ia mengaku kebingungan dan meminta solusi.

Menanggapi keluhan tersebut, Nurul meminta kepada masyarakat untuk mendokumentasikan jika ada kejadian serupa. Terutama terkait pohon tersebut, bisa untuk secepatnya ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.

“Mengenai pohon itu minta tolong difotokan kirim ke saya, baru nanti saya tindak lanjuti ke kadisnya,” ujarnya.

Baca Juga : Sah! APBD Perubahan 2025 Makassar Rp5,1 Triliun

Nurul menambahkan mengenai permasalahan BPJS, mulai dari pengurusan hingga database merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat.

“Kendalanya BPJS seperti itu, karena BPJS itu penanggung jawabannya langsung ke pusat,” ujarnya.

Meski begitu, Nurul mengatakan semua keluhan yang diterimanya dan akan ditampung dan ditindak lanjuti menjadi pokok pikiran yang akan di tuangkan di paripurna menjadi catatan untuk dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Baca Juga : Fraksi PKS Soroti Kinerja BUMD dan Rendahnya Kontribusi terhadap PAD Makassar

“Semua keluhan ini akan kita perjuangkan di Paripurna. Insya Allah, aspirasi mereka akan kita prioritaskan masuk ke program untuk diperhatikan oleh pemerintah kota,” pungkasnya. (*)