MAKASSAR, KATABERITA.CO – Ratusan miliar anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar terancam dikembalikan ke kas daerah dan berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Pasalnya, hingga triwulan ketiga realisasi fisik dan keuangan Dinas PU Makassar masih di bawah 20%. Masuk kedua terendah dari semua OPD di Pemkot Makassar.

Realisaai fisiknya hanya 15,58%. Sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 14,13% atau Rp94,37 miliar dari total pagu anggaran Rp668,03 miliar. Artinya, masih tersisa Rp573,6 miliar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Resmi Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek PSEL
Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman mengatakan minimnya serapan anggaran masing-masing OPD dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Meski begitu, pihaknya sudah mengintruksikan Dinas PU untuk melakukan percepatan dan berkoordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ).
“Kendalanya memang karena Covid-19, tapi kita sudah sampaikan ke Dinas PU Makassar lakukan percepatan dan segera berkoordinasi dengan ULP,” tegas Helmy, Minggu (24/10).
Baca Juga : Kepala Dinas PM-PTSP Makassar Helmy Budiman Ikuti Rakor Percepatan PSEL
Terpisah, Kasubag Layanan Pengadaan Secara Elektronik BLPBJ Makassar, Surahman mengaku tidak bisa merinci berapa paket proyek Dinas PU Makassar yang sudah selesai ditender.
Namun yang jelas, kata dia, semua paket yang ada di Rencana Umum Pengadaan (RUP) sementara berproses. Belum ada satu pun yang dibatalkan.
“Tidak ada yang dibatalkan, semua yang ada di RUP masih proses. Kalau yang sudah tender ada di LPSE, tapi yang sementara proses itu ada paket jalan,” ungkap Surahman.
Baca Juga : Dinas PU Hadirkan Bangunan Ramah Lingkungan, Wujud Komitmen Dukung Penerapan Low Carbon City
Salah satu paket yang sudah ditender namun masih sementara pengerjaan yakni betonisasi Jalan Metro Tanjung Bunga. Nilai kontraknya Rp87,85 miliar.
Diketahui, pada TA 2020 lalu Dinas PU Makassar mengembalikan anggaran sebesar Rp200 miliar ke kas daerah dan menjadi SiLPA.
Anggaran itu dikembalikan lantaran sejumlah proyek tidak cukup waktu untuk dikerjakan.