MAKASSAR. KATABERITA.CO – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons serius dua persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, yakni persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMP dan pengelolaan Pasar Sentral.
Menurut Munafri, Pemkot Makassar terbuka terhadap kritik dan pengawasan demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Penerimaan siswa baru dan Pasar Sentral memang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Masukan Ombudsman sangat kami apresiasi, dan itu akan menjadi prioritas untuk dibenahi,” tegas Munafri menerima kunjungan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar di Balai Kota, Kamis (17/4/2025).
Baca Juga : BKPRMI dan Pemkot Makassar Dorong Perda Literasi Al-Qur’an dan Kesejahteraan Guru Mengaji
Munafri mengakui bahwa Pemerintah Kota Makassar memang tengah berbenah dalam seluruh sektor layanan publik, termasuk yang menjadi perhatian Ombudsman.
“Kami tidak alergi diawasi. Justru kami butuh disorot, supaya bisa terus membenahi diri. Keluhan masyarakat itu penting, karena dari situlah arah perbaikan ditentukan,” ujarnya.
Munafri yang didampingi sejumlah kepala OPD menyatakan siap menindaklanjuti berbagai catatan yang diberikan. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor adalah bagian dari strategi Pemkot dalam meningkatkan kualitas layanan.
Baca Juga : 2.000 Sambungan Air Bersih Gratis Makassar Segera Diluncurkan
“Kami tidak bisa kerja sendiri. Butuh dukungan semua pihak, termasuk Ombudsman, masyarakat, dan media. Yang penting, tujuannya sama, pelayanan lebih baik untuk warga Makassar,” kata Munafri.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh instrumen di OPD akan dimaksimalkan agar memenuhi standar yang ditetapkan Ombudsman.
“Selama niatnya untuk perbaikan, kami akan tindak lanjuti. Ini bukan hanya tentang zona hijau, tapi tentang kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya,” pungkas Appi.
Baca Juga : 100 Hari Mulia: Fondasi Kota Baru Dimulai, Tujuh Program Unggulan Bergerak Serentak
Sementar itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar menyampaikan, kedua isu tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial jika tidak ditangani secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan lembaga pengawas menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ada tiga laporan utama yang masuk dalam radar kami, dua di antaranya PPDB SMP dan pengelolaan Pasar Sentral. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang, dan kami harap jadi perhatian serius dari Pemkot,” ucap Ismu.
Baca Juga : Wali Kota Munafri dan PLN Sepakat Percepat Elektrifikasi Kepulauan Makassar
Ia menambahkan, meskipun Makassar berhasil masuk zona hijau dalam dua tahun terakhir untuk penilaian pelayanan publik, bukan berarti pekerjaan rumah telah selesai.
“Zona hijau harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami ingin Makassar bisa masuk 10 besar nasional sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik,” jelasnya.
Sementara itu, Ismu memastikan pihaknya akan terus memantau proses tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut. Menurutnya, peran Ombudsman bukan untuk menghalangi, tapi memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepatuhan.
Baca Juga : Wali Kota Munafri dan PLN Sepakat Percepat Elektrifikasi Kepulauan Makassar
“Kami mengawasi, Pemkot yang mengeksekusi. Tapi kalau komunikasi dijaga sejak awal, hasilnya akan lebihmaksimal,” tutupnya. (Jie_e)
