MAKASSAR, KATABERITA.CO — Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan rawan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kota, tetapi butuh sinergi kuat bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan pihak akademisi.
Pernyataan itu disampaikan Munafri dalam pertemuan bersama Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/5/2025). Dalam diskusi tersebut, kawasan Blok 10 Antang, BTN Kodam 3 Biringkanaya, dan Jl. AP Pettarani disebut sebagai titik prioritas penanganan.
Baca Juga : Munafri Tekankan Kompetensi dan Keselamatan Nelayan dalam Diklat Pelayaran
“Kami menggabungkan hasil kajian tim Unhas dan data teknis BBWS untuk merumuskan solusi konkret. Ini mencakup pembangunan kolam retensi, alur air baru, dan relokasi warga dari zona genangan,” kata Munafri.
Salah satu opsi yang dikaji adalah pembangunan kolam retensi baru di Blok 10 Antang. Namun, rencana ini menghadapi tantangan besar karena banyaknya rumah warga yang berdiri di atas jalur air. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur.
Sebagai alternatif, Pemkot juga mempertimbangkan relokasi sekitar 400 rumah dengan estimasi biaya per unit Rp1 miliar. Solusi ini dinilai lebih berkelanjutan karena menciptakan ruang terbuka sebagai kawasan penampungan air sekaligus memperluas ruang publik.
Baca Juga : Perkuat Akuntabilitas, Pemkot Makassar Dorong Konsistensi Kinerja OPD
“Kalau ini dibiarkan, maka wilayah itu akan terus terendam setiap tahun. Kami ingin langkah terukur dan terintegrasi dalam rencana lima tahunan,” tambah Munafri.
Selain infrastruktur fisik, Pemkot menyoroti pentingnya payung hukum untuk penataan kanal dan pengelolaan saluran air kota. Penertiban bangunan liar di atas kanal dan jalur inspeksi menjadi fokus, menyusul banyaknya kanal yang kini dijadikan lorong sempit, bahkan tempat pembuangan sampah.
“Kanal yang semestinya terbuka kini gelap, kumuh, dan tidak berfungsi. Ini tidak bisa ditolerir lagi,” tegasnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Urban Farming Terintegrasi, Libatkan Warga hingga Komunitas Lorong
Munafri menegaskan bahwa solusi bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tata kelola, regulasi, dan partisipasi warga.
“Banjir bukan hanya soal sedimen atau debit air. Ini soal kesadaran ruang, keteraturan, dan kerja bersama dari semua pihak,” tutup Munafri.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menekankan bahwa pengelolaan banjir harus berbasis pendekatan wilayah sungai terpadu. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015, wilayah kerja BBWS mencakup 21 kabupaten dan 3 kota di Sulawesi Selatan, termasuk dua DAS besar yang mengaliri Kota Makassar, Jeneberang dan Tallo.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
“Makassar dipengaruhi dua DAS utama. Kita tidak bisa mengelola satu anak sungai saja, harus dari hulu hingga hilir,” jelas Suryadarma.
Ia memaparkan lima pilar kerja BBWS: konservasi air, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Salah satu proyek strategis yang kini digenjot adalah Bendungan Bili-Bili yang bukan hanya berfungsi sebagai penyimpan air baku untuk PDAM, tapi juga sebagai pengendali banjir.
Namun, banjir besar pada Februari 2019 membuktikan bahwa Sungai Jenelata bukan Sungai Jeneberang menjadi penyumbang utama banjir saat itu. Oleh karena itu, proyek mitigasi lanjutan kini diarahkan untuk wilayah tersebut dengan pendanaan luar negeri, dan ditargetkan rampung pada 2028.
Baca Juga : Lewat Syawalan, Wali Kota Makassar Ajak Muhammadiyah Perkuat Sinergi Bangun Kota
“Infrastruktur lain seperti Kolam Regulasi Nipa-Nipa dan Waduk Pampang juga sedang dikembangkan untuk menambah kapasitas pengendalian banjir,” lanjutnya.
Meski begitu, perubahan fungsi lahan di wilayah resapan seperti Perumnas Antang menjadi tantangan serius. Area yang dulunya serapan kini padat bangunan tanpa sistem drainase memadai. (Jie_e)
