MAKASSAR, KATABERITA.CO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar menggelar Lokakarya Diskusi Publik Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Kota Makassar 2025–2028, Selasa (21/10).
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, BPBD Makassar memaparkan rancangan dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Kekeringan yang disusun untuk menjadi pedoman koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi ancaman kekeringan.
Baca Juga : Tindaklanjuti Aduan Warga, Pemkot Makassar Bersihkan Kanal Karuwisi–Pettarani
Penyusunan Renkon dilakukan sebagai respons terhadap dinamika perubahan iklim yang semakin kompleks, yang turut meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian kekeringan di wilayah perkotaan.
Rencana Kontingensi ini dirancang untuk menjadi acuan resmi bagi seluruh instansi terkait, mencakup dua aspek utama.
Pertama, mitigasi sebagai upaya pencegahan dan pengurangan risiko kekeringan.
Baca Juga : Kapal Terbakar di Pelabuhan Paotere Makassar, Sembilan Orang Luka-Luka
Kedua penanganan darurat yaitu prosedur tanggap cepat saat bencana kekeringan terjadi di wilayah Kota Makassar.
Melalui diskusi publik ini, BPBD Makassar menghimpun masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi terkait.
Seluruh masukan tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan dokumen Renkon agar lebih efektif, realistis, dan mudah diimplementasikan di lapangan.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Kerahkan BPBD Makassar, Gabung Tim Perkuat Operasi SAR Cari Pesawat ATR 400
BPBD Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi kekeringan.
“Tujuan kita adalah membangun Makassar yang tangguh, adaptif, dan siap siaga terhadap bencana,” kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhammad Fadli.
Draft Renkon yang telah ditinjau melalui diskusi publik ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan langkah penanganan kekeringan di Kota Makassar pada periode 2025–2028.
