MAKASSAR, KATABERITA.CO — Pemerintah Kota Makassar mulai mengambil langkah tegas dalam menyisir ulang efektivitas program-program yang dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar Selasa (6/5/2025), Wali Kota Munafri Arifuddin melempar sinyal keras kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), efisiensi bukan lagi pilihan, tapi keharusan.
Rapat tertutup yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota itu menghadirkan sejumlah dinas kunci, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Baca Juga : BKPRMI dan Pemkot Makassar Dorong Perda Literasi Al-Qur’an dan Kesejahteraan Guru Mengaji
Dalam arahannya, Munafri yang akrab disapa Appi, meminta seluruh OPD berhenti berpikir sektoral dan mulai mengutamakan dampak nyata di lapangan.
“Kita tidak bicara banyak program, tapi program yang betul-betul terasa manfaatnya. Jangan habiskan energi untuk kegiatan seremonial atau proyek yang tak jelas hasilnya,” tegas Appi.
Ia menyebut, fokus utama Pemkot ke depan adalah tiga sektor krusial: layanan kesehatan primer, pendidikan dasar yang merata, dan perbaikan infrastruktur publik.
Baca Juga : 2.000 Sambungan Air Bersih Gratis Makassar Segera Diluncurkan
Appi bahkan tak segan menyebut adanya potensi disfungsi program, terutama pada proyek fisik yang terburu-buru dipaksakan meski tak realistis secara waktu maupun anggaran.
“Kita harus jujur. Kalau pembangunan fisik tidak bisa selesai sebelum akhir tahun, kenapa harus dipaksakan? Mending dialihkan ke APBD Pokok 2026. Kita butuh prioritas, bukan beban tambahan,” ucapnya.
Appi juga menyinggung soal rasionalisasi anggaran yang saat ini sedang dikalkulasi masing-masing OPD, termasuk di level kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga : 100 Hari Mulia: Fondasi Kota Baru Dimulai, Tujuh Program Unggulan Bergerak Serentak
Evaluasi ini akan menjadi landasan untuk mengatur ulang porsi belanja daerah agar lebih produktif dan tidak mubazir.
“Kita tunggu data dari bawah. Rasionalisasi itu penting supaya kita tahu mana yang harus jalan, mana yang bisa ditunda. Jangan semua mau dijalankan sekaligus tapi hasilnya minim,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah OPD diminta memaparkan progres program yang telah berjalan. Beberapa di antaranya disorot karena rendahnya serapan anggaran dan lemahnya koordinasi lintas sektor.
Baca Juga : Wali Kota Munafri dan PLN Sepakat Percepat Elektrifikasi Kepulauan Makassar
Langkah evaluatif ini diyakini sebagai upaya Pemkot Makassar menjaga keseimbangan fiskal sembari meningkatkan kualitas pelayanan.
Appi menegaskan, ke depan, hanya program yang punya urgensi dan dampak langsung ke masyarakat yang akan diberi ruang dalam kebijakan anggaran. (Jie_e)
