MAKASSAR, KATABERITA.CO – Apiaty Amin Syam siap dilantik sebagai anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Golkar untuk masa jabatan 2024–2029, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, 30 Juni 2025, besok.
Kembalinya Apiaty ke parlemen melalui mekanisme PAW menandai langkah politik baru dari sosok yang sebelumnya juga pernah duduk sebagai anggota dewan.
Apiaty mengaku siap untuk kembali mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Ia pun menegaskan bahwa pelantikannya adalah bentuk kepercayaan partai dan proses demokratis yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.
Baca Juga : IGS 2026 Hadirkan Delegasi Internasional, DPRD Optimistis Perluas Kerja Sama Global
“Alhamdulillah, kalau semua persyaratan administratif sudah terpenuhi, saya siap melanjutkan tugas sebagai PAW. Ini adalah tanggung jawab besar, dan saya menerimanya dengan ikhlas,” kata Apiaty, Sabtu (28/6).
Jika resmi menjabat, ia akan memfokuskan kerjanya pada isu-isu strategis yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat bawah, terutama dalam bidang kesehatan dan penguatan ekonomi lokal.
“Saya ingin dorong agar masyarakat yang belum punya BPJS mandiri dan akses kesehatan bisa terbantu. Ini sangat penting, karena banyak warga dengan kondisi ekonomi lemah yang tidak bisa berobat,” ujarnya.
Apiaty juga berkomitmen mendorong peningkatan kebijakan pro-rakyat, khususnya dalam penganggaran sektor layanan dasar.
Baginya, jaminan kesehatan dan penghidupan yang layak adalah fondasi pembangunan sosial yang tidak bisa ditunda.
“Isu kesehatan dan ekonomi rakyat harus jadi prioritas. Masyarakat perlu merasakan kehadiran pemerintah lewat program-program nyata, dan DPRD punya peran besar dalam memastikan itu,” jelasnya.
Baca Juga : Pemkot-DPRD Sepakati Ranperda Perhubungan, Makassar Perkuat Tata Kelola Mobilitas Perkotaan
Selain sektor kesehatan, ia menaruh perhatian serius pada penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, peluang dan program pemberdayaan ekonomi yang bersifat langsung dan berkelanjutan masih perlu diperluas, terutama untuk sektor mikro dan pelaku usaha kecil.
“Saya ingin melihat ada lebih banyak program ekonomi kerakyatan yang benar-benar menjangkau masyarakat. Bantuan modal, pelatihan usaha, dan pengembangan infrastruktur penunjang harus digenjot,” tegasnya.
