MAKASSAR, KATABERITA.CO – Alokasi dana kelurahan di Kota Makassar mengalami penurunan. Setiap kelurahan hanya mendapat suntikan dana masing-masing Rp150 juta.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman mengatakan tahun ini pemerintah kota hanya mengalokasikan dana Rp150 juta untuk setiap kelurahan.
Kata dia, anggaran itu murni bersumber dari APBD Makassar. Padahal tahun-tahun sebelumnya alokasi dana kelurahan mencapai Rp400 juta lebih.
Baca Juga : Pejabat Pemkot Makassar Belajar ke Kota Maniwa Jepang, Ingin Adopsi Program Zero Carbon City
Rinciannya, kurang lebih Rp300 juta anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Rp100 juta dari pemerintah kota.
“Tahun ini karena sudah tidak punya supporting dari pemerintah pusat maka kita turunkan menjadi Rp150 juta,” singkat Helmy, Minggu (27/3).
Menurut Helmy, tahun ini pemerintah pusat tidak secara khusus mengalokasikan dana kelurahan dari total dana tranfer.
Kendati begitu, pemerintah kota berjanji akan menaikkan dana kelurahan hingga Rp500 juta pada 2023, mendatang.
Bahkan, lanjut dia, di periode kedua Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto anggaran dana kelurahan bisa naik hingga Rp1 miliar.
“Tahun depan kita mau naikkan sampai Rp500 juta, itu menjadi salah satu strategi kita untuk pemulihan ekonomi,” lanjut dia.
Baca Juga : Danny Pomanto Ingin Bangun Kantor Perwakilan Pemkot Makassar di IKN
Diketahui, program dana kelurahan telah dimulai sejak 2019 lalu. Setiap tahun, pemerintah pusat menglokasikan dana kurang lebih Rp300 juta untuk setiap kelurahan di tambaj supporting dana dari pemerintah kota Rp100 juta.
