MAKASSAR, KATABERITA.CO – Sebanyak 200 guru honorer yang telah mengabdi tidak terakomodir dalam seleksi Laskar Pelayan Publik BerIntegritas (Pelangi).
Hal itu pun membuat DPRD Makassar mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Makassar harus lebih maksimal.
Anggota DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid mengaku kecewa atas hal itu. Dia pun menyoroti kinerja BKPSDM Pemkot Makassar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Tunggu Arahan Pusat, WFH Guru Belum Diterapkan
“Seharusnya dia terakomodasi yang 200 itu karena telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun,” kata Hamzah Hamid, Minggu (10/7).
Sekertaris Komisi D DPRD Makassar itu mempertanyakan kriteria dalam penentuan kelulusan khususnya di dinas pendidikan. Hal ini berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterimanya.
“Banyak tenaga guru yang tidak diperpanjang kontraknya, mereka sudah mengabdi selama ini. Sudah ada K2, sudah ada sertifikasi. Terus di sisi lain menerima tenaga kontrak bahkan menurut Kepala Dinas Pendidikan sampai kemarin sudah 500-an lebih yang datang melapor,” ucapnya.
Baca Juga : Dugaan Pelanggaran Etik, BK DPRD Makassar Keluarkan Keputusan untuk Dua Anggota Dewan
Dia juga mengaku kecewa dengan Dinas Pendidikan Makassar. Pasalnya kata dia, Dinas Pendidikan telah menjamin akan mengakomodir para guru yang telah lama mengabdi.
Belum lagi pihak BKPSDM dan Dinas Pendidikan saling lempar tangan terkait hasil seleksi tersebut. “Pak kadisdik juga bilang saya bingung BKD, kok bisa tenaga staf di dinas pendidikan sampai 500 orang,” tuturnya.
Bukan hanya di Dinas Pendidikan, Hamzah juga menyoroti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar yang tidak mengakomodir penggali kubur yang telah lama mengabdi.
Baca Juga : SIMKS hingga Ukom BKN, BKPSDM Makassar: Bangun Kepemimpinan Kepsek Berintegritas
“Apa kriteria penggali kubur tidak diluluskan. Apakah tidak mau digalikan kuburnya. Terus komitmennya pak Wali terkait pegawai pekerja sampah. Faktanya masih banyak yang tidak bisa diperpanjang,” katanya (*)
