MAKASSAR, KATABERITA.CO – Legislator Makassar Sangkala Saddiko menyampaikan kekesalannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selalu diwakilkan oleh jajaran di bawahnya jika diundang menghadiri rapat di DPRD Makassar. Sangkala Saddiko mengatakan, hal tersebut sering kali terjadi.
Salah satu kejadian nyata dari keluhan tersebut saat Komisi C DPRD Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan pemilik Kafe Start Ur Day agar difasilitasi dengan pihak terkait sehubungan dengan penolakan warga kompleks PT. Pusri Jl Asoka terhadap kafe tersebut.
Di momen itu, Sangkala Saddiko meluapkan kekecewaannya kepada SKPD yang hanya mengutus perwakilan yang dirasa tidak representatif untuk mengatasi masalah yang sedang dicarikan solusinya dalam rapat. Legislator PAN Makassar mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Baca Juga : Dugaan Pelanggaran Etik, BK DPRD Makassar Keluarkan Keputusan untuk Dua Anggota Dewan
“Terkait dengan itu memang dari dulu saya sudah selalu dengungkan ini. Kami sudah menyampaikan ke Wali Kota Terpilih kemarin saat ada seremonial di Hotel Claro. Saya sudah sampaikan bahwa Pak Wali, tolong SKPD yang dipanggil rapat oleh DPR itu, jangan selalu diwakili,” ujar Sangkala Saddiko, Minggu (2/3).
Sangkala Saddiko juga mengatakan, mereka tak hanya selalu mengutus perwakilan saja, namun juga selalu telat menghadiri rapat. Baginya budaya tersebut tak elok diperlihatkan apalgi yang mengundang adalah DPR sebagai lembaga terhormat.
“Kita sudah ada di lokasi, sudah ada di ruang rapat, dia masih ada di jalan, kita tidak tahu jalan apa. Nah, oleh karena itu SKPD harus menghormati wibawa DPR. Karena kita mengundang ini, lembaga terhormat, Pak,” ujarnya.
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Jadwalkan Ulang RDP Usai Manajemen PT GMTD Absen
Sangkala Saddiko berharap Wali Kota Makassar bisa mengevaluasi SKPD atau pun camat dan lurah yang selalu diwakilkan atau telat dalam menghadiri rapat. Menurutnya hal tersebut tak boleh terjadi. Mereka diharuskan datang ke rapat jika diundang DPRD Makassar.
“Oleh karena itu saya sudah sampaikan ke Wali Kota Terpilih,tolong dievaluasi siapapun. Apakah itu OPD, SKPD, Camat Lurah, kalau ini tolong dievaluasi. Karena mereka ini adalah pelayan masyarakat,” ujarnya. (*)
