Pemprov Sulsel dan Bulog Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan 2024

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong percepatan penyaluran bantuan pangan 2024 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh kabupaten/kota.

Penjabat Sekprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad memimpin rapat koordinasi bersama Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar, Balitbangda Sulsel, dan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Kamis (25/1).

Penyaluran Bantuan Pangan tahun ini merupakan kelanjutan penyaluran Bantuan Pangan yang telah diberikan sejak 2023.

Program ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran Bantuan Pangan hingga Juni 2024.

Terkait hal itu, Pj Sekprov Muhammad Arsjad mengungkapkan penyaluran bantuan pangan ini sudah seharusnya dilaksanakan, hanya saja masih terkendala dengan data jumlah calon KPM yang akan menerima bantuan tersebut.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah kabupaten dan kota untuk segera merampungkan data-data yang dibutuhkan di mana sampai saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi.

“Sekarang sudah ada juknis, sisa kita menunggu verifikasi dan validasi datanya. Sudah ada kabupaten/kota yang sudah memulai verifikasi dan validasi, kita berharap mudah-mudahan semua kabupaten/kota segera merampungkan verifikasi dan validasi datanya,” ungkapnya.

Pj Sekprov Muhammad Arsjad mengungkapkan untuk program bantuan pangan tahun 2024 ini, pengelolaan data tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Sosial tapi Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

Sehingga belum diketahui adanya perubahan data dari tahun sebelumnya dengan data penerima pada tahun ini.

“Tentu ada sedikit perbedaan-perbedaan tapi ini tentu tidak menjadi kendala yang berarti. Pada intinya kita harus memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini terutama untuk masyarakat miskin kita bisa secepatnya mendapat bantuan pangan dari pemerintah,” tegasnya.

Arsjad juga menuturkan bahwa Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sudah mendorong program bantuan pangan yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi ini segera disalurkan.

Bahkan, Pj Gubernur telah menginstruksikan agar penyerapan bantuan dimaksimalkan dengan tujuan tidak hanya membantu masyarakat tapi juga untuk penanganan inflasi di Sulsel.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, kata Arsjad, jumlah penerima manfaat atau KPM pada 2023 lalu periode tahap pertama sebanyak 707.469 dengan kuantum kurang lebih 7 ton perbulan dan untuk tahap dua, pagu Sulsel sebanyak 685.354 KPM dengan kuantum sekitar 6 ton lebih perbulan.

Sementara, Pimpinan Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi mengatakan pertemuan dengan Pemprov Sulsel membahas progres percepatan penyaluran bantuan pangan yang sudah dapat digulirkan untuk periode Januari sampai Juni 2024.

“Kita perlu percepatan karena kondisi di lapangan memang dibutuhkan, karena harga beras sudah tinggi. Dikuatirkan ada kenaikan terus kalau tidak digelontorkan bantuan pangan dan ada program lagi terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa disalurkan lewat retail atau lewat pasar murah untuk mengantisipasi ketersediaan dan stabilisasi harga,” jelasnya.

Penyaluran bantuan pangan kepada KPM dan juga untuk program SPHP, kata Imron, dalam rangka pengendalian harga disaat kondisi harga pangan khususnya beras saat ini sedang mengalami kenaikan.

Meski demikian, Imron mengaku kenaikan harga tersebut masih dapat dikendalikan sehingga tidak mendorong kenaikan inflasi di daerah ini.

Terkait penyaluran bantuan pangan kepada KPM, lanjut Imron, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel terkait data KPM yang saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi data

“Nah, ini Januari belum tersalur secara besar-besaran, masih tahap validasi dan verifikasi data yang belum selesai,” ungkapnya.

Imron menjelaskan, pembagian bantuan pangan tersebut diserahkan ke KPM yang sudah ditetapkan dan diserahkan secara gratis.

Penyaluran bantuan pangan ini sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu dan tahun ini akan berjalan dua tahap.