MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga 2027.
“Untuk tahun 2026 dan tahun depan ini tidak ada kenaikan PBB,” tegas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Asminullah, Jumat (2/10).
Ia menjelaskan NJOP terakhir kali mengalami penyesuaian pada 2024, dan keputusan mempertahankan tarif PBB-P2 dan NJOP merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap daya beli dan kemampuan bayar masyarakat.
Apalagi, PBB merupakan jenis pajak yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, setiap kebijakan terkait penyesuaian pajak harus melalui pertimbangan dan kajian mendalam, dengan memperhatikan kondisi ekonomi serta kemampuan masyarakat.
“PBB ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Makanya, tentu kami harus mengkaji sedalam-dalamnya dan memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar, apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini,” jelasnya.
Baca Juga : Belum Bayar Pajak? Bapenda Makassar Ajak Warga Manfaatkan Layanan Lontara+
Kebijakan tersebut dibarengi pemberian keringanan pajak hingga 75 persen bagi kelompok masyarakat tertentu sebagai upaya menjaga daya beli dan meringankan beban ekonomi warga. Terutama warga kurang mampu, pensiunan, dan veteran.
Bapenda Makassar memberikan pengurangan pajak hingga 50 persen bagi masyarakat kurang mampu yang mengajukan permohonan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan.
Sementara itu, veteran mendapatkan perhatian khusus melalui kebijakan pengurangan PBB yang mencapai 70 hingga 75 persen sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan perjuangan mereka.
Baca Juga : Realisasi PBB Makassar Capai Rp250 Miliar, Asminullah Apresiasi Kepatuhan Wajib Pajak
“Untuk masyarakat kurang mampu, kami berikan pengurangan 50 persen. Mereka bisa mengajukan permohonan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jumlah wajib pajak yang telah menerima pengurangan PBB pada tahun ini mencapai sekitar 4.300 orang.
Penerima keringanan didominasi pensiunan dan masyarakat kurang mampu, termasuk para veteran.
Baca Juga : Hingga September 2026, Realisasi Penerimaan PAD Surplus Rp160 Miliar
“Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Bapenda di pemerintah Kota untuk menghadirkan pelayanan perpajakan yang lebih berkeadilan, tanpa mengabaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Diketahui, Bapenda Kota Makassar mencatat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 86 persen atau sekitar Rp250 miliar dari target Rp290 miliar.
Capaian tersebut tercatat setelah batas akhir pembayaran PBB pada 30 September 2026.
